Komunikasi Publik Dibangun Diatas Kepercayaan, HBM: Jangan Alergi Wartawan

HBM mengawali dengan ajakan kepada insan humas (baik dari pemerintahan maupun swasta) untuk mengakhiri dinamika komunikasi yang penuh konflik dengan jurnalis, yang ia analogikan sebagai hubungan “Tom and Jerry.” Ia menilai hubungan ini masih terlihat, terutama di lingkungan pemerintahan Lampung, dan menganggapnya tidak produktif. Menurutnya, kedua pihak—humas dan jurnalis—memiliki tugas mulia yang sama, yaitu mendorong transparansi dan demokrasi.

HBM mengingatkan pentingnya kolaborasi di era digital. Dalam konteks era digital 5.0, HBM menyoroti bahwa informasi menyebar cepat dan memengaruhi kepercayaan publik, arah berpikir, serta tindakan masyarakat. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara humas dan jurnalis menjadi kunci untuk memastikan keterbukaan informasi. “Jurnalis dan humas punya tugas mulia yang sama: mendorong transparansi dan demokrasi,” ujarnya, seraya menyayangkan masih adanya ketegangan di Lampung.

Bukanlah HBM nama pena-nya bila bicara di forum publik tanpa dibumbui kritik yang bersifat konstruktif. Kritiknya ia tujukan  terhadap Kepala Daerah yang “agak-agak” tertutup.
Menurut HBM  masih ada sejumlah kepala daerah di Lampung yang cenderung tertutup terhadap pers. Menurutnya, sikap ini menjadi indikator kurangnya transparansi dan bahkan bisa diartikan sebagai upaya menyembunyikan informasi dari publik. “Kepala daerah yang tertutup terhadap pers dikhawatirkan menyembunyikan banyak hal dari publik,” tegasnya — Sebagai teladan, HBM mengapresiasi Gubernur Mirza, sebagai sosok pemimpin yang mendorong transparansi. Ia mengutip pernyataan Mirza yang mengharapkan kepala dinas di lingkungannya terbuka, misalnya dalam penggunaan Anggaran APBD, sehingga publik tahu “uang gua dipakai buat apa.” Ini menunjukkan upaya membangun kepercayaan melalui komunikasi yang responsif.

Juga, HBM memuji beberapa pejabat Pemprov Lampung yang dinilainya adaptif dalam komunikasi publik, termasuk Sekdaprov Marindo Kurniawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thomas Amirico, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfotik) Ganjar Jationo. Ia melihat mereka sebagai contoh HUMAS yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan era digital.

Studi Kasus Transformasi Komunikasi Publik

HBM menggarisbawahi peran pers sebagai pilar keempat demokrasi — pers bertanggung jawab memastikan hak publik atas informasi, sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan penyambung aspirasi masyarakat. Di hadapan peserta santiaji, ada diantaranya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), admin media sosial OPD, serta perwakilan HUMAS dari berbagai institusi, menegaskan pentingnya sinergi. HBM mengambil contoh transformasi gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Ia mencatat bahwa Prabowo mengakomodasi berbagai kekuatan politik untuk menyampaikan pesan persatuan. Namun, dinamika seperti munculnya tagar #indonesiagelap menunjukkan bahwa komunikasi publik tetap menghadapi tantangan. Menurut HBM, respons cepat terhadap isu-isu tersebut menjadi krusial di era digital. Komunikasi publik di era digital harus dibangun diatas kepercayaan, bukan kecurigaan —  Jangan Alergi terhadap Wartawan— pesan kuatnya.

[]

.