Di ruang rapat paripurna DPRD, kilatan lampu kamera wartawan biasanya mendadak riuh setiap memasuki bulan Mei. Plakat akrilik mengilap berpindah tangan, jabat tangan erat dipamerkan, dan seulas senyum mengembang di wajah para kepala daerah. Piagam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI itu bertuliskan kalimat sakti: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bagi pemerintah daerah—mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota—WTP adalah kasta tertinggi. Ia kerap dikemas dalam rilis berita resmi sebagai bukti mutlak bahwa daerah tersebut bersih, transparan, dan bebas dari aroma busuk korupsi.
Namun, mari kita geser sudut pandang lensa kamera sedikit ke samping. Tepat di luar gedung, di hari yang sama, rompi oranye penegak hukum terkadang justru sedang disiapkan untuk sosok yang baru saja memegang piagam tersebut. Sebuah kontradiksi yang melahirkan gugatan kritis dari publik: Apakah WTP kini telah bergeser menjadi stempel kosmetik yang menormalisasi praktik korupsi di daerah?
Paradoks di Atas Kertas Keuangan
Mari kita bedah latar belakang penilaian ini. Sesuai pakem akuntansi sektor publik, opini WTP dari BPK RI sebenarnya hanya menyatakan satu hal normatif: laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Artinya, WTP murni berbicara tentang kepatuhan administratif dan ketertiban mencatat arus keluar-masuknya uang negara. Sialnya, dalam narasi politik lokal, “tertib administrasi” ini kerap diplintir dan diamplifikasi seolah-olah daerah tersebut sudah 100% suci dari korupsi.
Secara hukum audit, BPK bekerja dengan batas materialitas angka dan metode sampling. Artinya, jika ada korupsi bernilai miliaran di proyek dinas tertentu, angka itu bisa saja tenggelam dalam samudera APBD daerah yang bernilai triliunan rupiah. Secara hukum akuntansi ia tetap wajar, namun secara hukum pidana ia jelas kejahatan.
Data dan sejarah mencatat ironi yang teramat panjang dari miskonsepsi ini:
* Kasus Suap Pengondisian: Publik tentu belum lupa pada rentetan kasus di mana oknum kepala daerah justru tertangkap tangan menyuap oknum auditor BPK agar daerahnya mendapatkan predikat WTP, seperti yang pernah mengoyak integritas tata kelola di beberapa pemkab.
* Prestasi Semu: Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), puluhan kepala daerah yang diciduk lembaga antirasuah justru memimpin wilayah yang langganan menyabet opini WTP berturut-turut. Sebut saja rekam jejak kelam mantan kepala daerah di berbagai wilayah yang daerahnya bertabur predikat WTP di atas kertas, namun keropos oleh praktik gratifikasi di balik meja.
“Buktinya, yang terciduk KPK itu substansinya sering kali bukan soal kesalahan catat di laporan keuangan, melainkan perkara gratifikasi, suap perizinan, dan kickback proyek. Hal-hal koruptif di bawah meja seperti itu jelas tidak akan pernah memunculkan selisih angka di sistem akuntansi, sehingga laporan keuangan di atas kertas tetap terlihat rapi dan ‘Wajar’,” ungkap seorang mantan auditor independen yang enggan disebutkan namanya.
“Kerapian” yang Menidurkan Pengawasan
Kritik terbesar terhadap penormalisasi predikat WTP ini adalah efek ‘nina bobo’ yang ditimbulkannya pada masyarakat sipil dan aparat pengawas internal daerah (Inspektorat). Saat sebuah provinsi atau kabupaten mengumumkan keberhasilan meraih WTP belasan kali berturut-turut, publik cenderung mengendurkan radar pengawasan mereka.
Ada asumsi berbahaya bahwa sistem sudah berjalan baik. Padahal, modus korupsi modern di era desentralisasi justru semakin rapi. Para koruptor lokal kini tidak lagi merampok kas daerah secara kasar dengan manipulasi angka yang mencolok. Mereka menyusun siasat sejak tahap perencanaan anggaran, mematok persentase komisi pengadaan barang dan jasa, hingga merekayasa dokumen administrasi seolah-olah seluruh prosedur formal telah terpenuhi demi lolos dari lubang jarum audit.
Ketika laporan keuangan tersebut “bersih” secara formil-administratif, BPK secara regulasi wajib menyematkan predikat WTP. Di sinilah celah normalisasi itu terjadi: predikat WTP menjadi tameng pelindung bagi penguasa daerah untuk membantah segala kritik atas buruknya tata kelola infrastruktur maupun maraknya pungutan liar di lapangan.
Mengembalikan Kehormatan WTP
Jika paradigma ini dibiarkan, predikat WTP berisiko kehilangan taring moralnya di mata publik. WTP tidak boleh lagi sekadar menjadi ritual tahunan untuk berburu Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat atau komoditas kampanye politik menjelang pilkada.
Sinergi antara BPK RI dan lembaga penegak hukum seperti KPK harus ditarik lebih dalam. Berdasarkan Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004, jika auditor menemukan unsur pidana saat pemeriksaan, mereka wajib melaporkannya kepada penegak hukum. Langkah ini harus didorong ke arah audit investigatif berbasis risiko jika ditemukan indikasi belanja daerah yang tidak masuk akal secara kemanfaatan publik.
Bagaimanapun, bagi masyarakat yang hidup di daerah, kemakmuran tidak diukur dari selembar kertas piagam akrilik di dinding kantor gubernur atau bupati. Indikator “Wajar Tanpa Pengecualian” yang sejati adalah ketika anggaran daerah benar-benar mewujud pada aspal jalanan yang mulus, fasilitas rumah sakit yang memadai, dan hilangnya praktik suap di loket-loket pelayanan publik. Di luar itu, WTP hanyalah sebaris huruf tanpa makna yang menidurkan kewaspadaan kita.
Penulis : Redaksi
Sumber Berita : Bongkar Post
