Polda Lampung Diminta Periksa Pejabat yang Sebut “Tidak Ada Tanah Adat” di Lampung

Tuesday, 21 October 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Panji Padang Ratu, Sekjen Laskar Lampung/poto dok

Panji Padang Ratu, Sekjen Laskar Lampung/poto dok

Bandar Lampung, BP — Sekretaris Jenderal Laskar Lampung, Panji Padang Ratu, mengapresiasi Polda Lampung yang telah menerima laporan terkait pernyataan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mesuji yang menyebut “di Lampung tidak ada tanah adat.” Pernyataan tersebut dinilai melukai perasaan dan martabat masyarakat adat Lampung.
Panji meminta Polda Lampung segera memeriksa pihak terlapor sebagai tindak lanjut atas laporan tersebut. Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 156 serta Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Pernyataan itu sungguh sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat adat di Lampung. Ucapan seperti ini dapat memicu perpecahan dan menimbulkan konflik SARA di Bumi Ruwa Jurai yang selama ini dikenal damai dan beradat,” ujar Panji Padang Ratu dalam keterangannya. Selasa (21/10/2025).
Panji menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini agar kepercayaan publik tetap terjaga. “Kami berharap Polda Lampung dapat menangani kasus ini secara transparan, profesional, dan berkeadilan,” tegasnya.
*Keberadaan Masyarakat Adat*
Panji menambahkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat telah dijamin dan dihormati oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Meski demikian, Laskar Lampung mengimbau seluruh masyarakat Lampung untuk tetap menjaga kondusivitas, tidak terprovokasi, serta mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada Polda Lampung.
[]
BACA JUGA  Atap Bocor, Dana BOS Menguap

Editor : MR Masjudin

Sumber Berita : Bongkar Post

Berita Terkait

Ribuan Pengunjung Meriahkan Puncak HUT Ke 70 Lampung Selatan
Proyek DKP Lampung Rp763 Juta Disorot, BPJS dan Negosiasi Dipertanyakan
Warga Tuntut Kompensasi, Warung dan Ruko Terdampak Proyek Cor Jalan Tirtayasa
Belum Genap Setahun Proyek Talud di Jalan Untung Suropati Jebol
Proyek Cor Jalan Tirtayasa Bikin Omset Rumah Makan Anjlok, Pedagang Menjerit, Kontraktor Malah Ngilang
ALAMBAKA Bongkar Borok Kemenag Lampung
WASPADA Potensi Longsor dan Banjir Intai Warga Bandar Lampung
PT ILP Tebang Sepihak Pohon Karet dan Sawit, Ratusan PAM Swakarsa Diduga Intimidasi Warga
Tag :

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 02:11 WIB

Ribuan Pengunjung Meriahkan Puncak HUT Ke 70 Lampung Selatan

Monday, 16 November 2026 - 01:59 WIB

Proyek DKP Lampung Rp763 Juta Disorot, BPJS dan Negosiasi Dipertanyakan

Friday, 13 November 2026 - 07:55 WIB

Warga Tuntut Kompensasi, Warung dan Ruko Terdampak Proyek Cor Jalan Tirtayasa

Monday, 9 November 2026 - 19:09 WIB

Belum Genap Setahun Proyek Talud di Jalan Untung Suropati Jebol

Wednesday, 28 October 2026 - 16:28 WIB

ALAMBAKA Bongkar Borok Kemenag Lampung

Berita Terbaru

E-Paper

Ribuan Pengunjung Meriahkan Puncak HUT Ke 70 Lampung Selatan

Thursday, 19 Nov 2026 - 02:11 WIB