Gaji Belum Dibayar, Kades se-Lampung Timur Akan Gruduk Kantor Bupati dan DPRD

Monday, 3 February 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Timur, BP
Tiga bulan atau tri wulan terakhir penghasilan tetap (Siltap) belum dibayar, ratusan kepala desa di Kabupaten Lampung Timur akan geruduk Kantor Bupati dan DPRD. Mereka menuntut haknya dan hak pamong lainnya segera dibayar.
Kepala Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana, Tan Malaka mengatakan, pada tri wulan pertama hingga ketiga anggaran 2024, para kades, kaur, BPD, LPM hingga linmas rutin mendapat insentif yang dibayar lewat Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBD. Insentif yang jumlahnya bervariasi itu dibayar tepat waktu yang merupakan hak pamong.
Kemudian, dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 atau tri wulan terakhir yakni Oktober hingga Desember 2024, siltap para pamong mulai dari kepala desa, kaur dan lainnya belum dibayarkan pemkab setempat.
“Kami nggak tau apa alasan pemerintah belum juga membayar hak kami,” ujar Tan Malaka, pada Sabtu (1/2/2025).
Karena saat ini sudah memasuki tahun anggaran baru, mereka minta pemkab segera membayar insentif mereka.
“Jika sampai akhir Pebruari ini belum juga dibayar, kami akan beramai-ramai datang ke kantor bupati dan DPRD,” tegas Tan Malaka.
Hal senada ditegaskan Heru Setiawan, Kades Braja Kencana Kecamatan Braja Selebah. Dirinya mengaku kecewa dengan langkah pemkab yang menunda hak para pamong desa kabupaten tersebut. Padahal, hal itu telah dianggarkan selama satu tahun anggaran.
Tapi, yang terjadi hingga memasuki bulan kedua tahun anggaran 2025, pemkab belum juga membayar insentif para pamong tersebut.
“Orang bodoh sekalipun sangat paham jika tahun anggaran itu selalu berakhir selama 12 bulan. Tapi hingga detik ini belum diselesaikan,” ujar mantan jurnalis itu.
Oleh sebab itu, karena insentif atau siltap adalah hak pamong, pemkab hendaknya segera membayar hak tersebut. Jika tidak, mereka akan beramai-ramai datang ke Kantor Bupati dan DPRD
“Jika ditotal jumlahnya miliaran, tapi semua itu sudah dianggarkan. Jadi nggak ada alasan pemerintah menahan hak kami,” pungkas Heru.
Sementara, coba dikonfirmasi, Kabid Otonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Timur Reza Pahlevi beberapa kali dihubungi, ponselnya tidak aktif.
(Fadli)
BACA JUGA  Menjaga Ketahanan Pangan, Pemkab Tulang Bawang Akan Wujudkan Kawasan Ekonomi Biru

Berita Terkait

PT ILP Tebang Sepihak Pohon Karet dan Sawit, Ratusan PAM Swakarsa Diduga Intimidasi Warga
12 Lurah di Bandar Lampung Kicut, BPK Temukan Nota Fiktif Hingga Rp351 Juta
kembangkan destinasi wisata alam Mirza trekking di tahura war
Putri Zulhas dan Mirza Sidak ke SPBU Ini Hasilnya
Imam Ghozali Tak Hadiri Pelantikan Direktur RSUDAM, Pengamat: Lecehkan Gubernur
Soroti Pinjaman Pemprov Lampung Rp1 Triliun, Formmasi Demo di Kejagung: Masyarakat Digepit Hutang
Hari Tani Nasional 2026: Ribuan Petani Sampaikan Desakan Kepada Kapolda Lampung
Timses Diduga Mainkan Dana Revitalisasi, APH Diminta Turun Tangan

Berita Terkait

Thursday, 22 October 2026 - 00:20 WIB

PT ILP Tebang Sepihak Pohon Karet dan Sawit, Ratusan PAM Swakarsa Diduga Intimidasi Warga

Sunday, 18 October 2026 - 20:49 WIB

12 Lurah di Bandar Lampung Kicut, BPK Temukan Nota Fiktif Hingga Rp351 Juta

Tuesday, 13 October 2026 - 23:52 WIB

kembangkan destinasi wisata alam Mirza trekking di tahura war

Sunday, 11 October 2026 - 20:00 WIB

Putri Zulhas dan Mirza Sidak ke SPBU Ini Hasilnya

Wednesday, 7 October 2026 - 02:59 WIB

Imam Ghozali Tak Hadiri Pelantikan Direktur RSUDAM, Pengamat: Lecehkan Gubernur

Berita Terbaru

E-Paper

kembangkan destinasi wisata alam Mirza trekking di tahura war

Tuesday, 13 Oct 2026 - 23:52 WIB