Gaji Belum Dibayar, Kades se-Lampung Timur Akan Gruduk Kantor Bupati dan DPRD

Monday, 3 February 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Timur, BP
Tiga bulan atau tri wulan terakhir penghasilan tetap (Siltap) belum dibayar, ratusan kepala desa di Kabupaten Lampung Timur akan geruduk Kantor Bupati dan DPRD. Mereka menuntut haknya dan hak pamong lainnya segera dibayar.
Kepala Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana, Tan Malaka mengatakan, pada tri wulan pertama hingga ketiga anggaran 2024, para kades, kaur, BPD, LPM hingga linmas rutin mendapat insentif yang dibayar lewat Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBD. Insentif yang jumlahnya bervariasi itu dibayar tepat waktu yang merupakan hak pamong.
Kemudian, dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 atau tri wulan terakhir yakni Oktober hingga Desember 2024, siltap para pamong mulai dari kepala desa, kaur dan lainnya belum dibayarkan pemkab setempat.
“Kami nggak tau apa alasan pemerintah belum juga membayar hak kami,” ujar Tan Malaka, pada Sabtu (1/2/2025).
Karena saat ini sudah memasuki tahun anggaran baru, mereka minta pemkab segera membayar insentif mereka.
“Jika sampai akhir Pebruari ini belum juga dibayar, kami akan beramai-ramai datang ke kantor bupati dan DPRD,” tegas Tan Malaka.
Hal senada ditegaskan Heru Setiawan, Kades Braja Kencana Kecamatan Braja Selebah. Dirinya mengaku kecewa dengan langkah pemkab yang menunda hak para pamong desa kabupaten tersebut. Padahal, hal itu telah dianggarkan selama satu tahun anggaran.
Tapi, yang terjadi hingga memasuki bulan kedua tahun anggaran 2025, pemkab belum juga membayar insentif para pamong tersebut.
“Orang bodoh sekalipun sangat paham jika tahun anggaran itu selalu berakhir selama 12 bulan. Tapi hingga detik ini belum diselesaikan,” ujar mantan jurnalis itu.
Oleh sebab itu, karena insentif atau siltap adalah hak pamong, pemkab hendaknya segera membayar hak tersebut. Jika tidak, mereka akan beramai-ramai datang ke Kantor Bupati dan DPRD
“Jika ditotal jumlahnya miliaran, tapi semua itu sudah dianggarkan. Jadi nggak ada alasan pemerintah menahan hak kami,” pungkas Heru.
Sementara, coba dikonfirmasi, Kabid Otonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Timur Reza Pahlevi beberapa kali dihubungi, ponselnya tidak aktif.
(Fadli)
BACA JUGA  Pj Gubernur Lampung Samsudin : Revitalisasi RMP Dukung Swasembada Pangan

Berita Terkait

Purbaya: Siap-siap Anda Jadi Kaya Bersama Saya
Arab Saudi Siap Gelar Piala Dunia 2034 Dengan Stadion Futuristik!
Gubernur Mirza Ajak Mahasiswa Unila Jadi Generasi Pemimpin yang Inovatif dan Berkarakter
Menghormati Dengan Akal Sehat: Mengawasi dan Menuntut Tanggung Jawab dalam Konteks Kebijakan Publik
Gubernur Mirza: Tingkatkan PAD dan Perketat Efisiensi Belanja
Buntut Kebijakan Pemotongan Transfer ke Daerah TA 2025
Sinergi antara Media Sosial dan Media Konvensional: Memperkuat Dampak Komunikasi
Kontroversi Menteri Keuangan, 26 pegawai Pajak dipecat, Purbaya: “Enggak bisa diampuni lagi.”

Berita Terkait

Friday, 17 October 2025 - 17:25 WIB

Purbaya: Siap-siap Anda Jadi Kaya Bersama Saya

Friday, 17 October 2025 - 03:38 WIB

Arab Saudi Siap Gelar Piala Dunia 2034 Dengan Stadion Futuristik!

Thursday, 16 October 2025 - 06:10 WIB

Gubernur Mirza Ajak Mahasiswa Unila Jadi Generasi Pemimpin yang Inovatif dan Berkarakter

Wednesday, 15 October 2025 - 16:28 WIB

Menghormati Dengan Akal Sehat: Mengawasi dan Menuntut Tanggung Jawab dalam Konteks Kebijakan Publik

Monday, 13 October 2025 - 19:06 WIB

Gubernur Mirza: Tingkatkan PAD dan Perketat Efisiensi Belanja

Berita Terbaru

Bisnis

Purbaya: Siap-siap Anda Jadi Kaya Bersama Saya

Friday, 17 Oct 2025 - 17:25 WIB

E-Paper

Gubernur Mirza: Tingkatkan PAD dan Perketat Efisiensi Belanja

Monday, 13 Oct 2025 - 19:06 WIB