*Bongkar Sensus Ekonomi 2026: Harapan Transformasi vs Realitas Kesenjangan Data*
Opini — Oleh: Rusmin
(Wartawan Bongkar Post)
Countdown (hitung mundur), Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan digelar serentak mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mengerahkan 116 ribu petugas untuk mendata lebih dari 30–42 juta pelaku usaha non-pertanian di seluruh Indonesia — mulai dari usaha mikro rumahan hingga korporasi besar. Metodenya hybrid: Computer Assisted Web Interviewing —
CAWI (pengisian online mandiri) di awal, dilanjutkan door-to-door.
Secara resmi, sensus ini digadang-gadang sebagai fondasi data akurat untuk perencanaan pembangunan, rebasing indikator ekonomi, dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Harapannya mulia: memotret struktur ekonomi pasca-pandemi, termasuk ledakan ekonomi digital, gig economy, platform-based business, dan transformasi UMKM.
Tapi, benarkah kali ini berbeda? Atau hanya akan mengulang pola lama: data menumpuk indah di laporan, sementara kesenjangan di lapangan tetap menganga?
Pucuk Dicinta Ulam-pun Tiba: Harapan yang Dijanjikan
SE2026 datang di saat yang tepat. Indonesia menghadapi perubahan struktur ekonomi yang cepat. Ekonomi gig dan kreator digital yang “abu-abu” selama ini sulit tercatat, kini dijanjikan akan terpetakan lebih baik.
Data yang dihasilkan diharapkan membantu:
– Targeting program UMKM yang lebih presisi (selama ini sering blunder karena data tidak sinkron).
– Mengidentifikasi sektor unggulan dan wilayah yang butuh intervensi.
– Memberi gambaran realistis tentang produktivitas, daya saing, dan distribusi usaha dari Sabang sampai Merauke.
BPS mengklaim ini sensus pertama yang benar-benar adaptif terhadap transformasi digital.
Suara Pelaku Usaha di Lapangan
Beberapa pelaku usaha menyambut positif, tapi dengan catatan penting.
Pemilik usaha mikro makanan olahan di Sukabumi, Ibu Siti (45), mengatakan:
>
“Kalau data ini benar-benar dipakai untuk bikin program bantuan yang tepat sasaran, ya saya siap kasih data lengkap. Selama ini banyak teman UMKM yang layak tapi tidak kebagian bantuan karena datanya tidak update. Semoga kali ini beda.”
Sementara itu, Pak Heri (53), pengusaha kecil di sektor perdagangan online (e-commerce) di Bandar Lampung, menyampaikan kekhawatiran sekaligus harapannya:
>
“Saya khawatir data ini nanti dipakai untuk pajak atau aturan baru yang memberatkan usaha kecil. Tapi kalau BPS bisa jamin kerahasiaan dan hasilnya benar-benar bantu UMKM naik kelas serta buka peluang pasar baru, saya akan isi dengan jujur. Yang penting jangan cuma jadi tumpukan angka di kantor pemerintah.”
Ini mencerminkan sentimen umum di kalangan pelaku usaha: optimisme bersyarat dan permintaan transparansi serta jaminan manfaat nyata.
Realitas Kesenjangan yang Mengintai
Namun, tantangan SE2026 jauh lebih berat daripada sensus 2016.
Pertama, soal kepercayaan pelaku usaha. Banyak yang masih ragu memberikan data lengkap karena khawatir bocor, dipakai untuk pajak, atau menimbulkan birokrasi baru. Tanpa partisipasi jujur dan optimal, data berisiko bias.
Kedua, kesenjangan digital dan inklusivitas. Metode CAWI memang modern, tapi pelaku usaha di daerah terpencil, UMKM lanjut usia, atau yang minim literasi digital berpotensi terlewat. Ekonomi digital bergerak sangat cepat — jauh lebih cepat dari siklus sensus 10 tahunan.
Ketiga, masalah klasik: dari data ke kebijakan. Hasil Sensus Ekonomi 2016 sudah memotret dominasi usaha mikro-kecil, tapi apakah benar-benar mengubah nasib UMKM di lapangan? Masih banyak targeting program yang meleset.
Keempat, kecepatan perubahan. Jika SE2026 tidak mampu menangkap fenomena baru dengan akurat, akan tercipta kesenjangan besar antara “data resmi” dan realitas.
Bongkar Inti: Data Bukan Masalah Utama, Implementasi yang Jadi Soal
Secara objektif, Indonesia tidak selalu kekurangan data. Yang sering menjadi bottleneck adalah *kemauan dan kemampuan menerjemahkan data menjadi aksi konkret*. Birokrasi yang lambat, kepentingan politik jangka pendek, dan kurangnya transparansi publik terhadap hasil sensus kerap membuat data hanya jadi “hiasan statistik”.
SE2026 berpeluang besar jika:
– Data dibuka secara transparan kepada publik dan pelaku usaha.
– Hasilnya dievaluasi secara independen.
– Benar-benar digunakan untuk mendorong UMKM naik kelas dan mendukung ekonomi hijau.
Tapi jika hanya jadi ritual pendataan tanpa follow-up serius, maka “Harapan Transformasi” akan kalah telak dengan “Realitas Kesenjangan Data”.
Partisipasi Anda Menentukan
Bagi pelaku usaha — sekecil apa pun usahanya — ini saatnya berpartisipasi aktif. Isi survei online atau beri data jujur saat petugas datang. Bukan semata membantu pemerintah, tapi membantu ekosistem bisnis nasional agar lebih sehat dan berkeadilan.
Sensus Ekonomi 2026 bisa menjadi tonggak penting menuju Indonesia yang lebih maju. Tapi hanya jika kita semua mau jujur dengan data, dan pemerintah mau jujur dengan implementasi kebijakannya.
Kompas sudah disiapkan. Tinggal lihat apakah nahkoda mau mengubah arah kapal, atau sekadar memegang kompas sambil melanjutkan pelayaran lama.
*Ayo Kita Kawal Sukses kan SE2026. Data kita Masa depan kita!*.
[]
Penulis : Rusmin
