*[Lancung] Predikat Opini WTP “Berbayar”*
Bongkar Post | JAKARTA – Status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali kehilangan kesaktian moralnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa stempel WTP ternyata bukan barang gratis dan sama sekali bukan jaminan sebuah instansi bersih dari korupsi. Sederet kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar tabir gelap di mana predikat WTP dipesan dan dibeli dengan uang suap miliaran rupiah.
Modus Jual-Beli Stempel WTP Terbongkar Lagi
Ironi “WTP berbayar” kembali memuncak setelah KPK melakukan OTT terhadap Bupati Muara Enim, Edison, dan menyeret oknum ASN BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari. Kasus ini menegaskan bahwa audit administratif sering kali menjadi komoditas transaksional. Para pejabat daerah rela menggelontorkan dana taktis hingga Rp1,6 miliar melalui makelar audit demi mengubah temuan penyimpangan anggaran menjadi laporan yang terlihat “bersih” di atas kertas.
Modus “buka-tutup” rekening penampung atas nama office boy dan pegawai rendahan digunakan untuk menyamarkan aliran uang pemulus kompromi audit tersebut. Fenomena ini membuktikan adanya celah besar dalam integritas struktural lembaga pengawas keuangan negara.
Audit Kertas vs Realita Korupsi
Kritik tajam dari para pegiat antikorupsi menyoroti metode pemeriksaan BPK yang selama ini terlalu bertumpu pada aspek legal-formal dokumen administrasi. Selama kuitansi, stempel, dan tanda tangan lengkap, laporan keuangan dianggap wajar. Padahal, di balik kerapian dokumen tersebut, praktik penggelembungan anggaran (mark-up), proyek fiktif, hingga manipulasi tender terstruktur tetap berjalan mulus di lapangan.
Predikat Administratif untuk Memburu Insentif
Dugaan kuat bahwa kejar-kejaran mengejar opini WTP bukan didasari oleh semangat transparansi murni, melainkan demi insentif fiskal dari Kementerian Keuangan. Opini WTP menjadi prasyarat bagi pemerintah daerah untuk mencairkan Dana Insentif Daerah (DID) atau memuluskan kenaikan tunjangan kinerja reformasi birokrasi. Akibatnya, esensi dari akuntabilitas publik bergeser menjadi sekadar perburuan bonus finansial yang dipaksakan dengan segala cara, termasuk menyuap auditor.
Jika BPK tidak segera merombak mutu kualitas audit dengan memperluas populasi pemeriksaan dan membersihkan internalnya dari makelar kasus, opini WTP hanya akan terus berakhir menjadi sertifikat pengaman palsu bagi para pelaku rasuah.
(Rusmin)
Penulis : Rusmin
Editor : Bongkar Post
