Poin-poin kunci:
- Cacat Konstruksi: Acian dinding tidak lengkap, pemasangan batu alam depan tidak rapi (sebagian batu lepas), atap bocor saat hujan, dan finishing toilet lantai dua yang ala kadarnya.
- Masalah Penyerahan: Kepala perpustakaan saat ini (Sri Mulyana) mengklaim gedung diterima dalam kondisi buruk dari Disperkimciptaru.
- Keterlibatan Audit: BPK telah menyoroti masalah ini, yang mengakibatkan audit. Mantan kepala Disperkimciptaru (Erwin Syaputra) menyebut bahwa kelebihan bayar telah dikembalikan oleh kontraktor, menunjukkan adanya ketidakberesan finansial, meskipun masalah kualitas fisik mungkin belum sepenuhnya teratasi.
Jika benar, hal ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan memengaruhi kegunaan perpustakaan yang diresmikan awal 2025 (sekitar Februari, berdasarkan catatan publik). Ini mungkin menunjukkan masalah lebih luas dalam pengadaan publik, akuntabilitas kontraktor, atau manajemen proyek di wilayah tersebut.
Temuan Spesifik Terkait Gedung Perpustakaan Lampung Utara. Proyek pembangunan gedung perpustakaan daerah Lampung Utara (diresmikan sekitar Februari 2025) menjadi salah satu fokus audit BPK Perwakilan Lampung. Anggaran proyek ini mencapai sekitar Rp 1,3 miliar (setelah pemotongan PPN dari Rp 1,5 miliar). Temuan utama meliputi:
- Kualitas Konstruksi Buruk: Dinding luar hanya diaci separuh, pemasangan batu alam tidak rapi (beberapa batu lepas), atap bocor saat hujan, dan finishing toilet lantai dua ala kadarnya. Kondisi ini diterima oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Disperkimciptaru).
- Kelebihan Bayar dan Audit Finansial: BPK menemukan kelebihan pembayaran kepada rekanan (kontraktor), yang telah dikembalikan sesuai rekomendasi audit. Mantan Kepala Disperkimciptaru, Erwin Syaputra, membenarkan adanya audit BPK, termasuk kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan hampir Rp 1 miliar.
Tindak Lanjut: Kepala Dinas Perpustakaan, Sri Mulyana, menyatakan bahwa temuan BPK telah menjadi catatan resmi, dan kondisi gedung saat diterima pada November 2025 sudah bermasalah. Namun, tidak ada detail lanjutan tentang perbaikan struktural pasca-audit.
Berikut adalah ringkasan dalam bentuk tabel untuk kejelasan:
|
No.
|
Tanggal/Tahun Audit
|
Temuan Utama
|
Lokasi/Proyek
|
Rekomendasi/Tindak Lanjut
|
Sumber
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Semester II 2024
|
Kelebihan bayar Rp 1,2 miliar pada proyek pasar tematik, termasuk gedung perpustakaan dan pagar sekolah.
|
Lampung Barat (Proyek Pasar Tematik Lumbok Seminung)
|
Pengembalian kelebihan bayar; audit lanjutan oleh BPK.
|
kbninewstex.com
|
|
2
|
Maret 2025
|
Penyimpangan pada 17 paket pekerjaan (16 sumur bor dan 1 jalan lingkungan), termasuk kekurangan volume dan markup.
|
Provinsi Lampung (LKPD 2024)
|
Serah terima temuan ke Gubernur; pemulihan kerugian negara.
|
inilampung.com
|
|
3
|
November 2025
|
Temuan pemeriksaan barang milik daerah (BMD), termasuk aset infrastruktur publik.
|
Lampung Utara
|
Exit meeting dengan Pemkab; penerimaan konsep laporan temuan untuk perbaikan pengelolaan BMD.
|
bedahkasus.id
|
|
4
|
Desember 2024
|
Ketidakefisienan belanja daerah; temuan berulang seperti manipulasi pendapatan dan salah saji laporan keuangan.
|
Provinsi Lampung (LHP Semester II 2024)
|
Pj Gubernur Samsudin terima LHP; introspeksi untuk transparansi. DPRD bentuk Pansus untuk bahas temuan.
|
|
|
5
|
2024-2025
|
Markup dan ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek perpustakaan (kontrak CV PSK).
|
Lampung Barat
|
Bongkar penyimpangan; rekomendasi pengembalian dan sanksi kontraktor.
|
mediaistana.com
|
|
6
|
2023-2024
|
Temuan berulang di BPKAD: manipulasi pendapatan, salah saji material. Kelebihan bayar di UPTD (termasuk museum dan perpustakaan).
|
Provinsi Lampung
|
Laporan ke Kejagung; pertanggungjawaban BPKAD.
|
|
Implikasi dan Catatan: Pola Temuan Berulang: BPK sering menemukan isu kelebihan bayar, kekurangan volume, dan pengelolaan aset yang buruk di Lampung, yang menunjukkan lemahnya pengawasan internal Pemda. Pada 2024, temuan di BPKAD terulang dari tahun sebelumnya, termasuk dugaan manipulasi yang bisa berujung kerugian negara. Banyak temuan diikuti pengembalian dana, tapi perbaikan fisik proyek seperti perpustakaan sering tertunda.
Penulis : Orean
Editor : MR Masjudin
