*Fenomena Pejabat MBG (Maling, Begal, Garong) dan Kultur Korup yang Nggak Ada Matinya*
#Opini
Kalau lo mikir begal cuma ada di jalanan sepi malam-malam sambil bawa celurit, lo kurang jauh mainnya. Zaman sekarang, aksi “pembegalan” paling sadis justru terjadi di ruangan ber-AC, pelakunya pakai batik necis, lengkap dengan pin emas di kerah baju. Yep, mari kita sebut mereka dengan nama aslinya: Pejabat MBG alias Maling, Begal, Garong.
Bedanya, kalau begal jalanan cuma mengincar motor matic lo, begal berdasi ini langsung menggarong masa depan satu provinsi, bahkan satu negara. Kritis? Jelas kita harus kritis, karena kelakuan mereka sudah di luar nalar sehat.
Ketika Korupsi Ganti Nama Jadi “Kearifan Lokal”
Kata “korupsi” itu sebenarnya terlalu halus untuk menggambarkan apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Korupsi itu terdengar seperti prosedur administrasi yang agak melenceng. Padahal kelakuan aslinya ya maling duit rakyat, membegal hak-hak sosial, dan menggarong anggaran yang harusnya buat benerin aspal jalanan atau subsidi sekolah.
Perilaku pejabat korup di negeri ini sudah bukan lagi sekadar khilaf individu. Ini sudah jadi sub-kultur. Tengok saja bagaimana mereka kalau ketahuan. Alih-alih pakai masker saking malunya, sebagian malah bisa-bisanya tersenyum lebar ke kamera sambil melambaikan tangan layaknya selebritas lagi red carpet. Alasan “tidak siap mental” atau tiba-tiba mendadak amnesia dan sakit komplikasi pun jadi jurus standar tiap kali mau diperiksa penegak hukum. Agak laen memang mentalitasnya.
Data Nggak Bisa Bohong: Klasemen Kita Lagi Merosot
Kalau lo butuh bukti valid betapa “suksesnya” para garong ini bekerja, mari kita buka data riil. Berdasarkan laporan terbaru Transparency International, posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025 melorot parah ke skor 34 dari yang tadinya 37 di tahun sebelumnya.
Peringkat kita? Anjlok 10 peringkat ke posisi 109 dari 180 negara. Sekarang, posisi “klasemen liga korupsi” kita resmi sejajar dengan negara-negara seperti Laos, Malawi, dan Nepal. Keren, kan? Alih-alih balapan sama Singapura atau Malaysia yang skornya jauh di atas, kita malah nyaman konvoi bareng negara-negara krisis di papan bawah.
Belum lagi kalau kita bicara angka nominal. Sepanjang tahun-tahun terakhir, Kejaksaan Agung dan KPK disibukkan dengan kasus-kasus mega korupsi yang angkanya bikin kalkulator jebol. Dari tata kelola komoditas timah yang bikin rugi negara sampai Rp300 triliun, kasus ekspor minyak goreng, hingga urusan kuota impor gula. Sektornya ganti-ganti, tapi pola malingnya tetap konsisten: memanfaatkan regulasi, bikin kongkalikong, lalu potong komisi.
Konsekuensi Riil: Rakyat yang Kena “Begal”
Dampak dari kelakuan para garong ini bukan sekadar angka statistik di atas kertas berita. Dampaknya langsung berasa ke dompet dan perut masyarakat bawah:
* Jalanan Rusak: Duit yang harusnya buat aspal kualitas nomor satu dibegal di tengah jalan, sisanya cuma cukup buat aspal tipis yang kalau kena hujan langsung buyar jadi kubangan kerbau.
* Subsidi Bocor: Anggaran pertambangan, energi, dan pangan digarong lewat skema kongkalikong izin. Efeknya? Harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik, rakyat dipaksa bayar lebih mahal untuk hak yang harusnya disubsidi negara.
Sampai Kapan Mau Gini Terus?
Secara objektif, selama hukuman buat para penjahat kerah putih ini masih sekelas “fasilitas hotel bintang lima” di dalam lapas, dan selama aset hasil garongannya nggak disita sampai miskin mampus, ya fenomena pejabat MBG ini bakal terus beregenerasi. Begitu satu ditangkap, besok tumbuh seribu garong baru yang lebih canggih modusnya.
Sudah saatnya kita berhenti memanggil mereka dengan sebutan terhormat “Oknum Terhormat”. Di ujung hari, maling tetaplah maling. Bedanya, maling ayam digebukin massa, sedangkan maling uang negara dijagain protokoler. Ironis? Banget.
[]
Penulis : Rusmin
Editor : Bongkar Post
