*Isu Gratifikasi dan Transaksi Jabatan Kemenag Lampung Bergulir, Publik Tunggu Transparansi*
Oleh: Redaksi
Bongkar Post | Bandar Lampung – Polemik dugaan penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, hingga isu transaksi jabatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung terus menjadi perhatian publik.
Isu tersebut pertama kali mencuat setelah sejumlah elemen mahasiswa dan aktivis menyampaikan sorotan terhadap tata kelola anggaran, proyek strategis, serta mekanisme promosi jabatan di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung.
Dalam sejumlah tuntutan, massa meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran atas dugaan penyimpangan, termasuk indikasi gratifikasi dan praktik broker jabatan yang dinilai dapat mencederai prinsip meritokrasi birokrasi.
Sorotan publik kemudian meluas ke sejumlah proyek strategis di lingkungan Kemenag Lampung, mulai dari pembangunan fasilitas keagamaan, layanan haji, hingga sarana pendidikan madrasah.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Tim Humas Kanwil Kemenag Lampung, Alifah, memberikan klarifikasi resmi bahwa seluruh proyek strategis dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
“Seluruh proyek strategis Kanwil Kemenag Lampung, baik pembangunan Asrama Haji, KUA, PLHUT, maupun sarana pendidikan madrasah dilaksanakan melalui mekanisme resmi, mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,” ujar Alifah dalam keterangan tertulisnya.
Ia menegaskan seluruh kegiatan berada dalam pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenag, BPK, serta BPKP, dan disebut mendapat pendampingan aparat penegak hukum.
Tak hanya soal proyek, isu dugaan jual beli jabatan juga dibantah tegas oleh pihak Kanwil.
“Kami menegaskan tuduhan adanya jual beli jabatan adalah tidak benar. Dalam sistem ASN, jabatan bukan ruang transaksi, melainkan amanah negara yang ditetapkan melalui mekanisme merit dan penilaian kinerja,” lanjutnya.
Sebelumnya, pertengahan Januari 2026, Bongkarpost memberitakan: Kanwil Kemenag Lampung menyatakan terbuka apabila dilakukan audit maupun pemeriksaan oleh lembaga berwenang.
Meski demikian, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredam polemik. Sejumlah pihak menilai, di tengah berkembangnya isu sensitif terkait integritas birokrasi, transparansi menjadi kebutuhan utama untuk menjaga kepercayaan publik.
Pengamat menilai, tudingan serius seperti gratifikasi dan broker jabatan tidak cukup dijawab dengan bantahan normatif, tetapi perlu dibarengi keterbukaan data, audit independen, dan pembuktian objektif.
Di sisi lain, tuduhan tanpa dasar yang tidak disertai bukti kuat juga dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merusak reputasi institusi.
Karena itu, publik kini menunggu apakah polemik ini berhenti pada perang narasi, atau berlanjut pada proses klarifikasi yang lebih substantif dan terukur.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, isu seperti ini bukan semata soal benar atau salah, melainkan soal bagaimana lembaga publik menjaga akuntabilitas, etika, dan kepercayaan masyarakat.
*
Penulis : Redaksi
