Gaji Belum Dibayar, Kades se-Lampung Timur Akan Gruduk Kantor Bupati dan DPRD

Monday, 3 February 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Timur, BP
Tiga bulan atau tri wulan terakhir penghasilan tetap (Siltap) belum dibayar, ratusan kepala desa di Kabupaten Lampung Timur akan geruduk Kantor Bupati dan DPRD. Mereka menuntut haknya dan hak pamong lainnya segera dibayar.
Kepala Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana, Tan Malaka mengatakan, pada tri wulan pertama hingga ketiga anggaran 2024, para kades, kaur, BPD, LPM hingga linmas rutin mendapat insentif yang dibayar lewat Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBD. Insentif yang jumlahnya bervariasi itu dibayar tepat waktu yang merupakan hak pamong.
Kemudian, dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 atau tri wulan terakhir yakni Oktober hingga Desember 2024, siltap para pamong mulai dari kepala desa, kaur dan lainnya belum dibayarkan pemkab setempat.
“Kami nggak tau apa alasan pemerintah belum juga membayar hak kami,” ujar Tan Malaka, pada Sabtu (1/2/2025).
Karena saat ini sudah memasuki tahun anggaran baru, mereka minta pemkab segera membayar insentif mereka.
“Jika sampai akhir Pebruari ini belum juga dibayar, kami akan beramai-ramai datang ke kantor bupati dan DPRD,” tegas Tan Malaka.
Hal senada ditegaskan Heru Setiawan, Kades Braja Kencana Kecamatan Braja Selebah. Dirinya mengaku kecewa dengan langkah pemkab yang menunda hak para pamong desa kabupaten tersebut. Padahal, hal itu telah dianggarkan selama satu tahun anggaran.
Tapi, yang terjadi hingga memasuki bulan kedua tahun anggaran 2025, pemkab belum juga membayar insentif para pamong tersebut.
“Orang bodoh sekalipun sangat paham jika tahun anggaran itu selalu berakhir selama 12 bulan. Tapi hingga detik ini belum diselesaikan,” ujar mantan jurnalis itu.
Oleh sebab itu, karena insentif atau siltap adalah hak pamong, pemkab hendaknya segera membayar hak tersebut. Jika tidak, mereka akan beramai-ramai datang ke Kantor Bupati dan DPRD
“Jika ditotal jumlahnya miliaran, tapi semua itu sudah dianggarkan. Jadi nggak ada alasan pemerintah menahan hak kami,” pungkas Heru.
Sementara, coba dikonfirmasi, Kabid Otonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Timur Reza Pahlevi beberapa kali dihubungi, ponselnya tidak aktif.
(Fadli)
BACA JUGA  Ganti Rekanan, Proyek Lanjutan Pembangunan Lab Zoonosis Rp14,9 Miliar Tak Transparan

Berita Terkait

Harga Pangan Timpang, Gubernur Ungkap Rantai Distribusi yang Panjang Jadi Tantangan
Eva Dwiana: Pemkot Bandar Lampung Bisa Jadi Contoh Penanganan TBC
Penguatan Ekonomi Lampung, Gubernur Mirza Dan Komunitas Biker Bersinergi
Pastikan On Track, Wagub Jihan Evaluasi Desaku Maju
Perbaiki Jalan di Lampung Tengah Pemprov Lampung Alokasikan Rp66,69 Miliar
Jalan Kampung Sumber Sari, Sumber Baru ke Simpang Neki Way Kanan Rusak Parah
Masyarakat Dukung Polda Tindak dan Usut Tuntas Dalang Penambangan Liar Way Kanan
Raih Medali di Sea Games Thailand XXXIII, Sejumlah Atlet Dapat Bonus

Berita Terkait

Wednesday, 15 April 2026 - 17:28 WIB

Harga Pangan Timpang, Gubernur Ungkap Rantai Distribusi yang Panjang Jadi Tantangan

Sunday, 12 April 2026 - 19:21 WIB

Penguatan Ekonomi Lampung, Gubernur Mirza Dan Komunitas Biker Bersinergi

Tuesday, 7 April 2026 - 18:07 WIB

Pastikan On Track, Wagub Jihan Evaluasi Desaku Maju

Sunday, 5 April 2026 - 16:43 WIB

Perbaiki Jalan di Lampung Tengah Pemprov Lampung Alokasikan Rp66,69 Miliar

Sunday, 29 March 2026 - 16:34 WIB

Jalan Kampung Sumber Sari, Sumber Baru ke Simpang Neki Way Kanan Rusak Parah

Berita Terbaru

SPDB EDWARD SYAH PERNONG/photo.Istimewa

Bongkar Post TV

Edward Syah Pernong: Menjaga Marwah Adat di Tengah Gelombang Zaman

Sunday, 19 Apr 2026 - 07:31 WIB

Akuntabilitas Daerah

Administratif 100%, Substansi Masih Dipertanyakan

Saturday, 18 Apr 2026 - 08:16 WIB