Gaji Belum Dibayar, Kades se-Lampung Timur Akan Gruduk Kantor Bupati dan DPRD

Monday, 3 February 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Timur, BP
Tiga bulan atau tri wulan terakhir penghasilan tetap (Siltap) belum dibayar, ratusan kepala desa di Kabupaten Lampung Timur akan geruduk Kantor Bupati dan DPRD. Mereka menuntut haknya dan hak pamong lainnya segera dibayar.
Kepala Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana, Tan Malaka mengatakan, pada tri wulan pertama hingga ketiga anggaran 2024, para kades, kaur, BPD, LPM hingga linmas rutin mendapat insentif yang dibayar lewat Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBD. Insentif yang jumlahnya bervariasi itu dibayar tepat waktu yang merupakan hak pamong.
Kemudian, dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 atau tri wulan terakhir yakni Oktober hingga Desember 2024, siltap para pamong mulai dari kepala desa, kaur dan lainnya belum dibayarkan pemkab setempat.
“Kami nggak tau apa alasan pemerintah belum juga membayar hak kami,” ujar Tan Malaka, pada Sabtu (1/2/2025).
Karena saat ini sudah memasuki tahun anggaran baru, mereka minta pemkab segera membayar insentif mereka.
“Jika sampai akhir Pebruari ini belum juga dibayar, kami akan beramai-ramai datang ke kantor bupati dan DPRD,” tegas Tan Malaka.
Hal senada ditegaskan Heru Setiawan, Kades Braja Kencana Kecamatan Braja Selebah. Dirinya mengaku kecewa dengan langkah pemkab yang menunda hak para pamong desa kabupaten tersebut. Padahal, hal itu telah dianggarkan selama satu tahun anggaran.
Tapi, yang terjadi hingga memasuki bulan kedua tahun anggaran 2025, pemkab belum juga membayar insentif para pamong tersebut.
“Orang bodoh sekalipun sangat paham jika tahun anggaran itu selalu berakhir selama 12 bulan. Tapi hingga detik ini belum diselesaikan,” ujar mantan jurnalis itu.
Oleh sebab itu, karena insentif atau siltap adalah hak pamong, pemkab hendaknya segera membayar hak tersebut. Jika tidak, mereka akan beramai-ramai datang ke Kantor Bupati dan DPRD
“Jika ditotal jumlahnya miliaran, tapi semua itu sudah dianggarkan. Jadi nggak ada alasan pemerintah menahan hak kami,” pungkas Heru.
Sementara, coba dikonfirmasi, Kabid Otonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Timur Reza Pahlevi beberapa kali dihubungi, ponselnya tidak aktif.
(Fadli)
BACA JUGA  Diduga Jadi "Bancakan", Aliansi LSM Soroti Puluhan Miliar Anggaran BKKBN Lampung

Berita Terkait

Integritas UIN RIL Dipertanyakan: Mahasiswa Lapor ke Polda, 19 Perkara Tipikor Mandeg di Kejati
LAGI, Jembatan Gantung Tak Layak Pakai, Pemerintah Cuek
Walikota Bandar Lampung Minta OPD Berinovasi Berbasis Digital
Walikota Bandar Lampung Salurkan Bantuan Pangan ke 102.624 KPM
Kolaborasi dengan Kolaborasi dengan Kemenkeu, Pemprov Lampung Optimalkan Potensi Strategis Daerah
Walikota Bandar Lampung Siap Kawal Kasus Dua Pelajar Korban TPPO Hingga Tuntas
Gubernur Mirza Dampingi Wapres Gibran, Monitor Sektor Kelautan Pendidikan dan Kesehatan
Usai Beri Klarifikasi, Kanwil Kemenag Lampung Minta Wartawan Takedown Berita

Berita Terkait

Monday, 25 May 2026 - 18:38 WIB

Integritas UIN RIL Dipertanyakan: Mahasiswa Lapor ke Polda, 19 Perkara Tipikor Mandeg di Kejati

Sunday, 24 May 2026 - 18:13 WIB

LAGI, Jembatan Gantung Tak Layak Pakai, Pemerintah Cuek

Thursday, 21 May 2026 - 00:31 WIB

Walikota Bandar Lampung Minta OPD Berinovasi Berbasis Digital

Wednesday, 20 May 2026 - 03:58 WIB

Walikota Bandar Lampung Salurkan Bantuan Pangan ke 102.624 KPM

Tuesday, 19 May 2026 - 04:47 WIB

Kolaborasi dengan Kolaborasi dengan Kemenkeu, Pemprov Lampung Optimalkan Potensi Strategis Daerah

Berita Terbaru

Suasana perusakan fasilitas pasca demo AMPH di Lapas Narkotika Sungguminasa Gowa./tangkapan layar

Breaking News

Demo AMPH di Lapas Narkotika Sungguminasa Ricuh, 8 Orang Ditangkap

Thursday, 28 May 2026 - 07:03 WIB

E-Paper

LAGI, Jembatan Gantung Tak Layak Pakai, Pemerintah Cuek

Sunday, 24 May 2026 - 18:13 WIB