Komisi 4 DPRD Pesawaran Dampingi Anak Korban Kekerasan 

Wednesday, 8 January 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi 4 DPRD Pesawaran Dampingi Anak Korban Kekerasan./foto dok
Pesawaran, BP
Kekerasan terhadap anak kembali terjadi. Seorang bocah di bawah umur dianiaya guru ngaji karena diculik. Kasus ini mendapat perhatian serius Ketua Komisi 4 DPRD Pesawaran Muhammad Rinaldi dan sejumlah anggota komisi lainnya.
Tindakan utama hakim sendiri ini bermula saat korban MRA (9) memaksa kawan-kawannya untuk mencuri. Jika tidak mau, maka korban akan dimusuhi. Karena takut akhirnya korban masuk ke rumah seorang ustadz di sebuah pondok pesantren di Desa Negeri Sakti, Kabupaten Pesawaran.
Kera, saat masuk area pondok, korban tertangkap pemilik area pondok pesantren. Seorang ustadz kalap. Korban digebuki hingga babak belur. Tak puas, korban disundut besi panas di punggung, perut dan tangan. Korban juga mengaku nyolong duit Rp 10 juta.
“Begitu dapat laporan tentang kasus pemecahan anak di bawah umur ini, saya langsung berkoordinasi dengan ibu Maisuri. Saya minta tolong untuk mengawali kasusnya. Malam itu juga Alhamdulillah dinas langsung turun untuk pendampingan korban,” ujar Rinaldi saat ditemui di lokasi kejadian.
Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Maisuri bergerak cepat.
“Malam itu kami langsung kirim staf untuk meredam korban ke rumah sakit melakukan visum. Saat ini sedang dilakukan BAP oleh pihak kepolisian untuk proses hukumnya. Kami juga siap memberikan bantuan konsultasi psikiater apabila dibutuhkan oleh korban,” jelas Maisuri.
Menanggapi ini, Sekretaris Komisi 4 Yasser Syamsurya Ryacudu sangat menyayangkan kasus kekerasan pada anak di bawah umur yang terjadi di pondok pesantren.

“Praktek hakim utama sendiri seperti ini kan menyalahi aturan hukum, apalagi ini korbannya anak-anak yang masih bisa dibina dengan teguran,” ujar Yasser. Informasi yang diterima, pondok pesantren tersebut ternyata belum berizin []

BACA JUGA  Tak Ada Izin Damkar, Hotel Nuris Langgar Perwali 

Penulis : Tika

Editor : Sattika Octaria

Sumber Berita : rls

Berita Terkait

Marga BPBR Tuntut Pengakuan Wilayah Adat dan Pengembalian Tanah Ulayat
Gubernur Mirza Hadiri HUT ke-344 Kota Bandar Lampung, Eva Terharu
Optimalkan PAD Pemprov Lampung Bakal Tarik Retribusi Jaringan Internet
Raih 12 Kali WTP BPK RI, Anggarkan PAD Secara Rasional dan Kendalikan Belanjanya
Warga Pesisir Barat Antusias Sambut Prabowo
Lampung Jadi Pusat Bioetanol Nasional
Selamat Ulang Tahun Pak Boss
Pemkot Bandar Lampung Akan Gelar Expo, Color Run Hingga Parade Budaya

Berita Terkait

Monday, 22 June 2026 - 01:06 WIB

Marga BPBR Tuntut Pengakuan Wilayah Adat dan Pengembalian Tanah Ulayat

Tuesday, 16 June 2026 - 17:18 WIB

Optimalkan PAD Pemprov Lampung Bakal Tarik Retribusi Jaringan Internet

Sunday, 14 June 2026 - 15:49 WIB

Raih 12 Kali WTP BPK RI, Anggarkan PAD Secara Rasional dan Kendalikan Belanjanya

Thursday, 11 June 2026 - 02:41 WIB

Warga Pesisir Barat Antusias Sambut Prabowo

Tuesday, 9 June 2026 - 19:07 WIB

Lampung Jadi Pusat Bioetanol Nasional

Berita Terbaru