*Meja Bundar Istana Wapres Redam Jalanan: Gibran Sepakati Tuntutan Krusial Mahasiswa, Diberi Tenggat 5 Hari*
Bongkar Post | JAKARTA – Istana Wakil Presiden di Medan Merdeka Selatan menjadi saksi meredanya eskalasi aksi jalanan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara mendadak membuka pintu gerbang timur istana bagi 15 perwakilan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa besar-besaran di ibu kota, Senin (15/6/2026) sore.
Langkah akomodatif tersebut melahirkan kesepakatan penting terkait sejumlah kebijakan strategis nasional yang selama ini memicu polemik di tengah masyarakat.
Pertemuan tertutup yang berlangsung lebih dari satu jam itu menghasilkan kesepakatan formal. Pihak Istana menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan mahasiswa, sementara perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menuntut adanya transparansi dan kepastian waktu dalam pelaksanaannya.
Tiga Klaster Tuntutan yang Disepakati
Berdasarkan keterangan Koordinator Aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), M. Abdi Maludin, para pihak menyepakati tindak lanjut terhadap tiga klaster tuntutan utama.
1. Klaster Fiskal dan Pendidikan (Program MBG)
Istana menyepakati dilakukannya audit transparansi serta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Mahasiswa juga mendesak agar anggaran yang dinilai tidak efisien dapat dialihkan untuk membantu subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa di perguruan tinggi.
2. Klaster Hukum dan Supremasi Sipil (UU Polri)
Wapres Gibran disebut menyetujui pengiriman rekomendasi resmi pemerintah kepada DPR RI untuk melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Kepolisian RI yang baru disahkan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk merespons kekhawatiran sejumlah kalangan terkait potensi menguatnya praktik militerisme di ruang sipil.
3. Klaster Moneter dan Energi (BBM Pertamax)
Pemerintah berkomitmen mendorong otoritas moneter melakukan langkah-langkah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Selain itu, kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax di tingkat regional juga akan ditinjau ulang karena dianggap berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
Konsesi Lima Hari dan Komitmen Istana
Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menegaskan bahwa seluruh catatan dan dokumen kajian yang disampaikan mahasiswa telah diterima oleh pihak Istana.
Menurutnya, seluruh poin kesepakatan akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui mekanisme kerja pemerintahan yang berlaku.
«”Pada prinsipnya, karena kita adalah negara demokrasi dan berlandaskan hukum, hal-hal tersebut sangat dihargai pada batas-batas kewenangan perundang-undangan,” ujar Al Muktabar di kompleks Istana Wakil Presiden.»
Meski demikian, mahasiswa memberikan tenggat waktu yang ketat. Mereka meminta pemerintah menunjukkan langkah konkret paling lambat dalam lima hari ke depan.
Apabila tidak terdapat perkembangan nyata terhadap realisasi kesepakatan tersebut, massa aksi menegaskan akan kembali melakukan konsolidasi dan menyampaikan penilaian politik mereka terhadap pemerintah.
Penulis : Rusmin
Editor : Bongkar Post
