*Reformasi Polri yang Belum Selesai: Momentum HUT Bhayangkara ke-80 untuk Transformasi Sejati*
#Editorial – Oleh: Redaksi
Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026 tiba dengan tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”. Di tengah upacara khidmat di Satlat Brimob Cikeas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, momentum ini seharusnya bukan sekadar seremoni, melainkan refleksi mendalam atas perjalanan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Delapan dekade pengabdian patut disyukuri, namun sudut pandang kritis menuntut kita melihat apakah Polri telah benar-benar bertransformasi menjadi institusi sipil yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Reformasi Polri bermula pasca-1998 sebagai bagian integral dari agenda demokratisasi. Pemisahan dari ABRI melalui TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan UU No. 2 Tahun 2002 menandai pergeseran paradigma: dari alat kekuasaan menjadi pelayan masyarakat. Grand Strategy Polri 2005-2025 dengan tahapan trust building, partnership building, dan seterusnya menunjukkan niat baik. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, berbagai program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan) dan transformasi internal telah dijalankan.
Capaian nyata tidak bisa diabaikan. Survei Litbang Kompas Triwulan II 2026 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri naik menjadi 82,4 persen. Polri mengungkap ribuan kasus korupsi, narkotika (dengan klaim menyelamatkan 89 juta jiwa), dan judi online, serta mempertahankan zero terrorist attack. Di HUT ke-80, Presiden Prabowo menekankan enam pesan utama: menjaga kepercayaan rakyat, kedekatan dengan masyarakat, penegakan hukum adil tanpa pandang bulu, penguasaan teknologi dan AI, sinergi antarlembaga, serta kerendahan hati untuk terus berbenah. Hukum, tegas Prabowo, tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas, apalagi menjadi alat balas dendam politik.
Namun, harus diakui: reformasi masih jauh dari tuntas. Data Kompolnas sepanjang 2025 menunjukkan 1.291 aduan masyarakat, mayoritas terkait kinerja reserse (penyelidikan dan penyidikan) yang dinilai lambat, diskriminatif, dan penuh penyalahgunaan wewenang. KontraS mencatat ratusan kasus kekerasan berlebih oleh aparat setiap tahun, termasuk penembakan dan penanganan unjuk rasa yang represif. Kasus-kasus besar seperti Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan, dan berbagai insiden oknum yang viral terus menggerogoti kepercayaan. Meski ada ratusan sanksi etik dan pemecatan (689 PTDH pada 2025), masalah struktural—seperti budaya militeristik yang masih melekat, akuntabilitas internal lemah, dan intervensi politik—masih menjadi penghambat.
Survei dan laporan akademik menunjukkan kontradiksi dalam UU Polri: pemisahan formal dari militer belum sepenuhnya diikuti budaya dan mekanisme pengawasan sipil yang kuat. Komisi independen seperti Kompolnas dan Komnas HAM sering dianggap belum cukup efektif. Di era digital dan demokrasi partisipatif, Polri dituntut lebih dari sekadar penindakan; ia harus prediktif, transparan, dan berbasis hak asasi manusia. Aksi protes seperti yang dilakukan BEM UI dengan simbol “mati reformasi” di Mabes Polri pada hari HUT menegaskan bahwa masyarakat masih merasakan gap antara retorika dan realitas.
Reformasi sejati membutuhkan langkah konkret dan berkelanjutan
Pertama, perkuat pengawasan eksternal melalui revisi UU Polri yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Kompolnas dan lembaga independen, termasuk transparansi rekrutmen, promosi, dan penanganan pelanggaran. Kedua, akselerasi transformasi budaya: dari pendekatan kekuasaan ke pelayanan, dengan pelatihan masif HAM, etika, dan teknologi bagi seluruh personel. Ketiga, fokus pada akuntabilitas reserse dan penanganan unjuk rasa dengan protokol standar internasional. Keempat, sinergi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk monitoring berkala—bukan sekadar seremonial.
Penutup
Di usia ke-80, Polri berada di persimpangan sejarah. Presiden Prabowo telah memberikan arahan jelas tentang transformasi besar bangsa. Polri harus menjadikan HUT ini sebagai titik balik: bukan hanya “Polri untuk Masyarakat” dalam slogan, melainkan dalam setiap tindakan aparat di lapangan. Kepercayaan rakyat adalah modal utama; tanpa itu, segala capaian statistik akan rapuh. Reformasi bukan proyek sementara, melainkan komitmen abadi untuk institusi yang kuat karena rendah hati, profesional karena belajar terus, dan dicintai karena melindungi.
Semoga delapan dekade pengabdian ini menjadi fondasi yang lebih kokoh bagi Polri yang semakin Presisi, humanis, dan terpercaya. Dengan semangat reformasi yang terus bergulir, kita optimis melihat Bhayangkara yang semakin dekat dengan rakyat, menjaga keadilan, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih aman, adil, dan sejahtera.
Polri untuk Masyarakat. Masyarakat untuk Indonesia Maju
Penulis : Redaksi
