81 Tahun Indonesia Merdeka: Apakah Kita Sudah Merdeka?
Opini
Setiap Agustus, Indonesia kembali mengenakan pakaian kebesarannya. Merah putih berkibar di halaman sekolah, gang-gang kampung, kantor pemerintahan, hingga pelosok desa. Lagu kebangsaan berkumandang. Upacara digelar. Perlombaan berlangsung.
Tetapi di balik kemeriahan itu, ada sebuah pertanyaan yang jauh lebih sunyi dan barangkali lebih penting untuk direnungkan pada usia 81 tahun kemerdekaan:
Apakah kita benar-benar sudah merdeka?
Secara hukum dan politik, jawabannya jelas: Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Namun kemerdekaan sebagai sebuah cita-cita kehidupan belum tentu selesai hanya karena penjajah telah pergi.
Sebab merdeka bukan sekadar bebas dari kekuasaan bangsa lain.
Merdeka juga berarti manusia Indonesia memiliki kesempatan untuk hidup layak, memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang manusiawi, memperoleh perlindungan hukum, serta memiliki ruang untuk menyampaikan pikiran tanpa ketakutan.
Konstitusi bahkan menempatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai hak warga negara. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Di titik inilah ukuran kemerdekaan menjadi lebih rumit.
Merdeka dari Penjajahan, Belum Tentu Merdeka dari Kesulitan
Indonesia memang telah berubah jauh dibandingkan 81 tahun lalu.
Jalan dibangun. Kota tumbuh. Teknologi berkembang. Anak-anak Indonesia dapat belajar melalui internet. Ekonomi nasional terus bergerak. Berbagai indikator pembangunan juga menunjukkan kemajuan.
Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada 2025 mencapai 75,90, meningkat dari 75,02 pada 2024. Umur harapan hidup mencapai 74,47 tahun, sementara harapan lama sekolah berada pada 13,30 tahun dan rata-rata lama sekolah 9,07 tahun.
Angka-angka itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak berjalan di tempat.
Tetapi kemajuan statistik belum otomatis berarti seluruh rakyat telah merasakan kemerdekaan dalam arti yang sama.
Di balik angka pertumbuhan ekonomi terdapat manusia yang masih menghitung uang sebelum membeli kebutuhan pokok.
Di balik pembangunan infrastruktur terdapat pekerja yang berharap upahnya cukup sampai akhir bulan.
Di balik kemajuan teknologi terdapat anak-anak di wilayah tertentu yang masih berjuang mendapatkan akses pendidikan berkualitas.
Maka, pertanyaan tentang kemerdekaan harus dibawa lebih dekat kepada kehidupan sehari-hari.
Bisakah seorang ibu disebut merdeka ketika ia masih khawatir apakah penghasilannya cukup untuk makan keluarganya?
Bisakah seorang anak disebut merdeka ketika masa depannya sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi orang tuanya?
Bisakah seorang pekerja disebut merdeka apabila pekerjaan tersedia, tetapi upah dan perlindungannya tidak memadai?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk meniadakan kemajuan.
Justru sebaliknya.
Kemajuan harus diuji dari kehidupan manusia yang berada paling bawah.
Ketika Pekerjaan Belum Sepenuhnya Memberi Rasa Aman
Data ketenagakerjaan Februari 2026 memberikan gambaran penting.
BPS mencatat angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang, dengan penduduk bekerja sebanyak 147,67 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 4,68 persen, atau sekitar 7,24 juta orang. Rata-rata upah buruh tercatat Rp3,29 juta per bulan.
Angka pengangguran memang menurun dibandingkan Februari 2025.
Itu kabar baik.
Namun persoalan pekerjaan tidak berhenti pada pertanyaan: berapa banyak orang yang bekerja?
Pertanyaan berikutnya adalah: bekerja sebagai apa, dengan upah berapa, berapa lama jam kerjanya, dan apakah pekerjaan itu memberikan kepastian serta perlindungan?
BPS sendiri mencatat bahwa kondisi ketenagakerjaan tidak hanya dilihat dari jumlah orang yang bekerja, tetapi juga mencakup karakteristik pekerjaan, jam kerja, status pekerjaan, serta pendapatan.
Karena itu, ukuran kemerdekaan ekonomi tidak cukup hanya dengan statistik rendahnya pengangguran.
Orang yang bekerja tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar tetap menghadapi persoalan kemerdekaan ekonomi.
Di sinilah konsep pekerjaan layak menjadi penting.
Kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada kemampuan seseorang memperoleh pekerjaan. Kemerdekaan juga harus memberi kesempatan kepada manusia untuk bekerja tanpa kehilangan martabatnya.
Merdeka Berbicara, Merdeka Bertanggung Jawab
Kemerdekaan juga memiliki wajah lain: kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat.
UUD 1945 memberikan ruang bagi kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan.
Tetapi kebebasan bukan berarti bebas tanpa batas.
Masyarakat demokratis membutuhkan keberanian untuk berbicara sekaligus kedewasaan untuk mendengar.
Kritik terhadap pemerintah bukan pengkhianatan.
Perbedaan pendapat bukan ancaman.
Pertanyaan kritis bukan permusuhan.
Sebaliknya, kekuasaan yang sehat semestinya tidak alergi terhadap kritik. Kritik diperlukan agar pemerintah mengetahui bagian mana dari pembangunan yang belum sampai kepada masyarakat.
Di sisi lain, kebebasan juga menuntut tanggung jawab. Informasi palsu, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi tidak dapat dibenarkan dengan dalih kebebasan.
Merdeka berarti mampu berbicara.
Tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan apa yang dibicarakan.
Kemerdekaan yang Belum Selesai
Barangkali kesalahan terbesar dalam memahami kemerdekaan adalah menganggapnya sebagai sebuah tujuan yang selesai pada 17 Agustus 1945.
Padahal kemerdekaan adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai.
Generasi 1945 berjuang membebaskan Indonesia dari kolonialisme.
Generasi setelahnya menghadapi persoalan pembangunan.
Generasi hari ini menghadapi tantangan yang berbeda: ketimpangan, kualitas pendidikan, lapangan kerja, korupsi, perubahan teknologi, kerusakan lingkungan, disinformasi, serta ketidakadilan sosial.
Musuhnya tidak selalu datang dengan kapal perang.
Kadang ia hadir dalam bentuk kemiskinan yang diwariskan.
Kadang berupa korupsi.
Kadang berupa kesenjangan kesempatan.
Kadang berupa hukum yang dirasakan tidak adil.
Kadang pula berupa sikap apatis ketika melihat ketidakadilan tetapi memilih diam.
Karena itu, memperingati kemerdekaan tidak seharusnya hanya menjadi ritual tahunan.
Kemerdekaan perlu diperiksa kembali dari ruang-ruang paling sederhana: rumah, sekolah, pasar, pabrik, sawah, kantor, jalan raya, hingga ruang digital.
Jadi, Apakah Kita Sudah Merdeka?
Jawabannya mungkin tidak sesederhana ya atau tidak.
Kita merdeka sebagai bangsa.
Kita berdaulat sebagai negara.
Kita memiliki konstitusi yang menjamin berbagai hak warga negara.
Kita juga telah mencapai banyak kemajuan.
Namun pekerjaan rumah kemerdekaan masih panjang.
Sebab sebuah bangsa belum sepenuhnya merdeka apabila sebagian warganya masih merasa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan masa depan.
Kemerdekaan bukan sekadar bendera yang berkibar di langit Agustus.
Ia adalah anak yang bisa sekolah tanpa kehilangan kesempatan karena kemiskinan.
Ia adalah pekerja yang memperoleh penghasilan layak.
Ia adalah petani yang mendapatkan harga yang adil.
Ia adalah masyarakat yang memperoleh pelayanan publik tanpa perlakuan diskriminatif.
Ia adalah warga negara yang dapat menyampaikan kritik tanpa kehilangan haknya sebagai manusia.
Dan pada akhirnya, kemerdekaan adalah ketika hukum tidak hanya tertulis indah di atas kertas, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.
81 tahun setelah Proklamasi, mungkin pertanyaan paling penting bukan lagi “apakah Indonesia sudah merdeka?”
Melainkan:
“Seberapa jauh kemerdekaan itu telah sampai ke kehidupan rakyat?”
Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban berupa slogan.
Ia membutuhkan kerja.
Dan pekerjaan itu belum selesai.
Penulis : Rusmin
Editor : Redaksi
