Pengantar Redaksi
Rasionalitas sering diposisikan sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan publik. Data, kajian, dan efisiensi menjadi bahasa dominan yang digunakan elite untuk menjelaskan keputusan-keputusan strategis. Namun, di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat, pendekatan yang semata-mata bertumpu pada akal kerap menyisakan jarak antara kebijakan dan realitas sosial.
Tulisan opini berikut mengajak pembaca untuk melihat kembali relasi antara akal dan rasa dalam praktik bernegara. Melalui refleksi kritis, penulis menyoroti kecenderungan kebijakan yang sah secara prosedural tetapi kehilangan kepekaan kemanusiaan. Editorial ini tidak menolak rasionalitas, melainkan mengingatkan bahwa akal hanya menemukan maknanya ketika berpihak pada hidup yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Akal adalah Hidup, Hidup adalah Rasa
Di tengah zaman yang semakin dipercepat oleh teknologi, manusia kerap memuja akal sebagai puncak eksistensi. Rasionalitas dijadikan tolok ukur kemajuan, angka-angka menjadi bukti keberhasilan, dan efisiensi diposisikan sebagai kebajikan tertinggi. Namun, di balik dominasi nalar itu, ada pertanyaan mendasar yang kerap terabaikan: apakah hidup semata-mata urusan akal? Ataukah hidup justru menemukan maknanya melalui rasa?
Akal adalah kemampuan manusia untuk menimbang, mengukur, dan mengambil keputusan secara sadar. Ia adalah alat bertahan hidup, penuntun logika, sekaligus fondasi peradaban. Dengan akal, manusia membangun ilmu pengetahuan, merancang sistem sosial, dan menciptakan teknologi yang mengubah wajah dunia. Dalam konteks ini, akal memang identik dengan hidup—tanpanya, manusia kehilangan arah dan kapasitas untuk memahami realitas.
Namun hidup tidak berhenti pada kemampuan berpikir. Hidup juga dialami, dirasakan, dan dihayati. Di sinilah rasa mengambil peran yang tak tergantikan. Rasa adalah wilayah empati, intuisi, nurani, dan kepekaan batin. Ia hadir ketika akal tak lagi cukup menjelaskan penderitaan, ketidakadilan, cinta, kehilangan, dan harapan. Hidup tanpa rasa mungkin berjalan, tetapi kehilangan kedalaman.
Dalam praktik kehidupan sosial dan bernegara, ketimpangan sering muncul ketika akal dipisahkan dari rasa. Kebijakan publik yang tampak rasional di atas kertas dapat berubah menjadi sumber luka jika disusun tanpa empati. Anggaran bisa efisien, prosedur bisa sah, tetapi manusia di balik angka-angka itu terabaikan. Di titik inilah kita melihat bagaimana akal yang kehilangan rasa justru menjauhkan manusia dari kemanusiaannya sendiri.
Sebaliknya, rasa tanpa akal juga berisiko menjerumuskan. Emosi yang tak dibingkai nalar dapat melahirkan keputusan impulsif, konflik, bahkan kekerasan. Sejarah menunjukkan bahwa fanatisme—yang sering mengklaim berbasis perasaan paling murni—kerap mengabaikan akal sehat. Karena itu, relasi akal dan rasa bukanlah pertentangan, melainkan keseimbangan.
Dalam konteks media dan ruang publik, relasi ini menjadi semakin relevan. Arus informasi yang deras mendorong publik berpikir cepat, bereaksi instan, dan sering kali emosional. Akal dituntut untuk memverifikasi, sementara rasa dipanggil untuk memahami. Media yang hanya mengandalkan sensasi kehilangan tanggung jawab moral; media yang terlalu dingin pada angka kehilangan kepekaan sosial. Keduanya membutuhkan keseimbangan agar fungsi pencerahan tetap terjaga.
Hidup sehari-hari manusia sesungguhnya adalah perjumpaan terus-menerus antara akal dan rasa. Ketika seseorang bekerja, ia menggunakan akalnya; ketika ia peduli, ia mengaktifkan rasanya. Ketika ia mengambil keputusan, akal menimbang konsekuensi; ketika ia bertahan, rasa memberinya makna. Di titik ini, hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan pengalaman yang bermakna.
Judul “Akal adalah hidup, hidup adalah rasa” bukanlah permainan kata, melainkan penegasan filosofis. Akal memungkinkan manusia hidup secara sadar, sementara rasa memungkinkan hidup itu layak dijalani. Tanpa akal, hidup kehilangan arah; tanpa rasa, hidup kehilangan jiwa.
Di tengah dunia yang makin mekanis, refleksi ini menjadi penting. Kita membutuhkan generasi yang cerdas sekaligus peduli, kebijakan yang rasional sekaligus manusiawi, serta ruang publik yang kritis namun berempati. Sebab pada akhirnya, ukuran kemajuan bukan hanya seberapa jauh manusia berpikir, tetapi seberapa dalam ia mampu merasakan.
–
Penulis : Rusmin
Editor : Redaksi
