Bongkar Post | BANDAR LAMPUNG — Ruang rapat di lantai dua mendadak berubah tegang pada Senin siang, 21 September 2026. Alokasi waktu untuk menyusun struktur kepengurusan DPD II Partai Golkar Bandar Lampung dinyatakan habis tanpa melahirkan mufakat. Bukannya menghasilkan struktur definitif, rapat tim formatur justru berujung pada aksi walkout dan bubarnya forum secara sepihak.
Padahal beberapa jam sebelumnya, Musyawarah Daerah (Musda) XI bergulir mulus dengan terpilihnya Rycko Menoza secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Bandar Lampung periode 2026–2031. Namun, riak politik langsung pecah ketika meja formatur mulai membahas posisi krusial: Sekretaris Partai.
*Adu Kuat Dua Poros Kepentingan*
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, tarik menarik posisi “orang nomor dua” di struktur Beringin Kota ini melibatkan benturan determinasi antara ketua terpilih dan restu tingkat provinsi. Rycko Menoza selaku ketua formatur menghendaki nama Mashudi untuk menjabat sebagai sekretaris. Di sisi lain, Ketua DPD I Golkar Provinsi Lampung, Hanan A. Rozak, menyodorkan nama lain, yaitu Benny Halomoan Nauly.
“Pertarungan” kepentingan ini membuat lobi berjalan buntu. Ketegangan memuncak saat anggota formatur disodori draf dokumen SK yang telah dicetak, namun isinya diduga sengaja tidak diperlihatkan secara transparan.
“Buat apa dibentuk tim formatur kalau SK pengurusan tidak diperlihatkan kepada masing-masing anggota tim formatur,” cetus M. Rifai, anggota formatur dari unsur Pimpinan Kecamatan (PK) Kedamaian, bernada kecewa.
Aksi penolakan tanda tangan dari mayoritas unsur daerah ini memicu solidaritas massal; 20 ketua PK memilih meninggalkan arena, diikuti langkah Rycko Menoza yang keluar dari kantor Golkar.
*Alzier Bereaksi: Sentil “Cawe-Cawe” DPD I dan Desak Copot Hanan*
Carut-marutnya penyusunan kabinet ini langsung memantik reaksi keras dari politisi senior sekaligus mantan Ketua DPD I Partai Golkar Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie (ADT). Sebagai Ketua Depidar VII SOKSI Provinsi Lampung, Alzier memandang deadlock di Bandar Lampung—serta dinamika serupa di Tanggamus—menunjukkan kegagalan manajemen organisasi di tingkat provinsi.
Alzier secara blak-blakan menuding bahwa DPD I Partai Golkar Lampung di bawah kepemimpinan Hanan A. Rozak terlalu jauh melakukan “cawe-cawe” dan memaksakan kehendak. Menurutnya, penyusunan pengurus adalah hak prerogatif Rycko Menoza sebagai ketua terpilih sekaligus ketua formatur yang memegang mandat Musda.
“Bagaimana Partai Golkar bisa besar kalau konflik terus yang terjadi? Sementara partai-partai lain sudah terus berlari melakukan konsolidasi,” ujar Alzier, Selasa (22/9/ 2026).
Tak tanggung-tanggung, Alzier menegaskan dirinya berencana langsung menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk meminta evaluasi total kepemimpinan di Lampung. “Sudah terlalu banyak persoalan di Lampung yang bisa merusak acara konsolidasi partai. Bila perlu ganti dan copot Hanan A. Rozak dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung,” tegas Alzier secara tajam.
*Klaim Sepihak di Ujung Pekan*
Di tengah sorotan tajam tersebut, kubu daerah memilih bergerak cepat. Pada Sabtu, 26 September 2026, Rycko Menoza bersama mayoritas tim formatur—Samsir (PK Rajabasa), M. Rifai (PK Kedamaian), dan Darma Edi Tabrani (Hasta Karya)—mengumumkan telah merampungkan susunan 116 nama pengurus tanpa keterlibatan unsur provinsi.
Mereka mengklaim draf versi mayoritas formatur ini sudah mengakomodasi seluruh aspirasi akar rumput pimpinan kecamatan dan berkasnya telah dikirimkan ke DPD Provinsi sejak Jumat agar segera dikeluarkan SK resmi.
“Sesudah mayoritas formatur membahas kepengurusan secara detail, akhirnya diputuskan berkoordinasi dengan DPP Golkar bidang organisasi. Kami sudah menyerahkan surat permohonan penetapan kepengurusan ke DPD Golkar Provinsi,” ungkap Rycko.
Sebaliknya, dari sisi provinsi, Hanan A. Rozak sebelumnya sempat membantah adanya kegagalan Musda. Sementara Sekretaris DPD I Golkar Lampung, Aprozi Alam, menilai gesekan ini hanyalah riak kecil demokrasi internal partai yang wajar dan yakin akan segera menemukan jalan keluar terbaik.
Kini, bola panas sepenuhnya berada di tangan DPD I Lampung dan DPP di Jakarta. Apakah restu dari tingkat provinsi akan melunak demi menjaga stabilitas partai menuju Pemilu 2029, ataukah desakan evaluasi kepemimpinan yang disuarakan para senior justru akan menggelinding menjadi bola salju yang mengubah peta kekuatan internal Golkar Lampung?
Satu hal yang pasti, publik Bandar Lampung tengah menyaksikan betapa seksinya kendali atas mesin politik Beringin di Kota Tapis Berseri.
(*)
Penulis : Rusmin
Editor : Redaksi
