**
Pengantar Redaksi
Tahun 2025 menjadi babak baru bagi Provinsi Lampung: era transisi kepemimpinan pasca-Pilkada 2024 yang berjalan kondusif, diikuti pelantikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari lalu. Di bawah komando mereka, Lampung menunjukkan resiliensi luar biasa—pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5% sepanjang tiga triwulan, penurunan kemiskinan signifikan ke level terendah dalam satu dekade, serta stabilitas politik yang mendukung program inklusif seperti pendidikan gratis dan pemberdayaan UMKM.
Namun, di balik capaian itu, tahun ini juga diwarnai bayang-bayang gelap: operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada Desember, yang mengungkap praktik suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah terkait proyek pengadaan. Kasus ini bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan pengingat keras akan kerentanan struktural dalam penegakan hukum dan biaya politik yang masih mahal.
Kaleidoskop ini menyajikan potret lengkap Lampung 2025: momentum positif yang patut dirayakan, sekaligus peringatan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial hanya akan berkelanjutan jika diiringi integritas dan transparansi yang kuat. Menuju 2026, penguatan good governance menjadi kunci agar visi Lampung Maju benar-benar terwujud bagi seluruh rakyatnya.
Tahun 2025 menjadi periode transisi dan penguatan fondasi bagi Provinsi Lampung
Pasca-Pilkada 2024, Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) dan Jihan Nurlela dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepemimpinan baru ini fokus pada pembangunan inklusif, dengan prioritas infrastruktur, ketahanan pangan, dan pemberdayaan sosial. Namun, tahun ini juga diwarnai kasus korupsi tingkat tinggi yang menyoroti kelemahan struktural penegakan hukum. Secara keseluruhan, Lampung menunjukkan resiliensi ekonomi kuat, meski tantangan hukum dan politik mengancam kepercayaan publik.
Aspek Ekonomi: Pertumbuhan Solid Berbasis Agroindustri
Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5% sepanjang tahun, menjadikannya salah satu provinsi terkuat di Sumatera.Triwulan I: 5,47% (tertinggi dalam 5 tahun dan se-Sumatera).
Triwulan II: 5,09%.
Triwulan III: 5,04%.
Kumulatif hingga Triwulan III: 5,19%.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap penyumbang utama (sekitar 28%), didorong produksi hortikultura, kopi, CPO, dan jagung. Ekspor komoditas unggulan meningkat, sementara investasi dan konsumsi rumah tangga menjadi pendorong domestik. Proyeksi Bank Indonesia: 4,9–5,5% untuk akhir tahun.
Plus: Pertumbuhan inklusif, penurunan kemiskinan signifikan (turun ke 10,00% pada Maret 2025, terendah dalam dekade), dan resiliensi terhadap fluktuasi global.
Minus: Ketergantungan pada sektor primer membuat rentan terhadap cuaca ekstrem dan harga komoditas internasional. Perlambatan triwulanan menunjukkan risiko stagnasi jika hilirisasi tidak dipercepat.
Analisis: Dalam konteks nasional, Lampung melampaui rata-rata pertumbuhan Indonesia (sekitar 5%), berkat kebijakan digitalisasi dan investasi. Namun, tanpa diversifikasi ke industri pengolahan, pertumbuhan ini kurang berkelanjutan jangka panjang.
Aspek Sosial: Penurunan Kemiskinan dan Program Inklusif
Indikator sosial menunjukkan perbaikan, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan. Survei Susenas Maret 2025 mencatat penurunan kemiskinan dan ketimpangan gender. Program seperti penghapusan pungutan komite sekolah negeri (SMA/SMK/SLB) sejak tahun ajaran 2025/2026 mendapat respons positif, meringankan beban masyarakat.
Plus: Penurunan kemiskinan tercepat kedua nasional, peningkatan akses pendidikan gratis, dan inisiatif pemberdayaan UMKM serta remaja difabel.
Minus: Isu struktural seperti ketimpangan regional (pedesaan vs perkotaan) dan dampak bencana alam masih memengaruhi kesejahteraan. Tidak ada gejolak sosial besar, tapi potensi ketidakpuasan akibat korupsi bisa memicu distrust.
Analisis: Kebijakan gubernur baru berorientasi rakyat, selaras dengan program nasional seperti makan bergizi gratis. Namun, implementasi di daerah terpencil perlu pengawasan ketat untuk menghindari penyimpangan.
Aspek Hukum: Paradoks Penegakan dan Korupsi Sistemik
Penegakan hukum menjadi sorotan negatif dengan OTT KPK terhadap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, pada Desember 2025. Kasus ini melibatkan suap dan gratifikasi proyek senilai Rp5,75 miliar, termasuk fee 15–20% dari pengadaan barang/jasa, untuk lunasi utang kampanye.
Plus: Respons cepat KPK menunjukkan komitmen nasional anti-korupsi, dengan pemulihan aset potensial.
Minus: Korupsi struktural di level bupati mencerminkan mahalnya biaya politik pasca-Pilkada 2024. Ini erosi kepercayaan publik dan hambat alokasi anggaran untuk pembangunan.
Analisis: Kasus ini bukan isolated; sepanjang 2025, KPK lakukan 11 OTT nasional. Di Lampung, akar masalah pada politik uang dan netralitas ASN yang masih tinggi. Tanpa reformasi pembiayaan politik, fenomena ini berulang dan melemahkan good governance.
Aspek Politik: Transisi Kondusif dengan Fokus Pembangunan
Tahun transisi pasca-Pilkada berjalan lancar, dengan Mirza-Jihan menang telak (82,69% suara). Prioritas: infrastruktur (target kemantapan jalan 90% pada 2028), ketahanan pangan (produksi jagung dan beras), dan event seperti Lampung Fest.
Plus: Stabilitas politik tinggi, tanpa protes besar; kebijakan seperti prioritas jalan di area padat penduduk (anggaran Rp400 miliar) dirasakan langsung oleh jutaan warga.
Minus: Kasus korupsi bupati baru (hasil Pilkada 2024) tunjukkan risiko pasca-transisi; beberapa daerah alokasikan anggaran untuk bayar hutang proyek lama.
Analisis: Kepemimpinan Mirza menekankan kolaborasi, tapi tantangan nasional seperti revisi UU memengaruhi daerah. Politik daerah kondusif, tapi perlu penguatan pengawasan untuk cegah abuse of power.
Kesimpulan: Momentum Positif dengan Peringatan Keras
Lampung 2025 adalah tahun resiliensi: ekonomi tumbuh solid, sosial membaik, dan politik stabil di bawah kepemimpinan baru. Infrastruktur menjadi penghubung utama, dengan kemantapan jalan naik ke ~80%. Namun, kasus korupsi menjadi alarm bahwa pertumbuhan ekonomi tak berarti tanpa integritas. Untuk 2026, penguatan hukum dan transparansi krusial agar manfaat pembangunan merata, menuju Lampung Maju sebagaimana visi gubernur.
_Data ini berdasarkan laporan resmi BPS, BI, KPK, dan pemprov hingga akhir 2025_
*)
Editor : Redaksi
