Bongkar Post | Internasional -Serangan yang menewaskan tiga prajurit TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) memicu pertanyaan mendalam: apakah ini sekadar “salah sasaran” di tengah konflik, atau sinyal bahwa zona netral pasukan perdamaian PBB kini tak lagi dihormati?
Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, tiga prajurit terbaik Indonesia gugur saat menjalankan tugas penjaga perdamaian di bawah bendera PBB. Mereka bukan pasukan tempur, melainkan bagian dari kontingen Garuda TNI yang bertugas menjaga stabilitas di Lebanon Selatan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya: bahkan pasukan perdamaian pun kini menjadi sasaran.
Kronologi Serangan
Pertama: Serangan ke Markas
Minggu malam, 29 Maret 2026. Sebuah proyektil menghantam pos penjagaan kontingen Indonesia di Adchit Al-Qusayr (distrik Marjayoun), Lebanon Selatan. Praka Farizal Rhomadhon gugur. Beberapa prajurit lainnya terluka, termasuk satu orang luka berat. Lokasi ini seharusnya berada di zona netral UNIFIL, bukan garis depan pertempuran.
nasional.
Kedua: Ledakan di Jalur Konvoi
Senin, 30 Maret 2026. Konvoi logistik yang dikawal pasukan Indonesia diserang di sektor timur Lebanon Selatan. Dua prajurit gugur di tempat, menambah korban menjadi tiga orang. Dua prajurit lainnya mengalami luka berat.
Dua insiden dalam dua hari, dua lokasi berbeda, dan dua pola serangan: indirect fire ke markas serta ledakan langsung di jalur konvoi. Dalam logika militer, pola ini menandakan eskalasi yang serius—dari misi pemantauan konflik menjadi zona berisiko tinggi.
Dua Pola, Satu Pertanyaan
Serangan terjadi di episentrum ketegangan antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon Selatan. Hingga kini, tidak ada klaim tanggung jawab resmi dari pihak mana pun. United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) masih melakukan investigasi penuh untuk menentukan asal serangan.
Namun, fakta di lapangan tak terbantahkan: insiden ini terjadi di tengah eskalasi konflik Israel-Hizbullah. Kemungkinan yang muncul adalah collateral damage (salah sasaran) atau pengabaian deliberatif terhadap status netral zona UNIFIL. Keduanya sama-sama membahayakan prinsip perdamaian internasional.
Respons Indonesia: Tegas dan Konstitusional
Pemerintah dan lembaga negara Indonesia bereaksi cepat. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) langsung mengeluarkan pernyataan keras.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan: “Pimpinan MPR RI dengan 732 anggota majelis mengutuk dengan keras tindakan Israel yang sangat biadab terhadap putra-putra terbaik kita yang sedang menjalankan misi perdamaian yang merupakan tugas dan tanggung jawab konstitusi dalam menjaga perdamaian di Lebanon Selatan.”
Ia juga menambahkan bahwa MPR mendesak Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Pernyataan ini bukan hanya ungkapan duka, melainkan tekanan diplomatik sekaligus penegasan posisi politik luar negeri Indonesia yang tegas membela pasukannya.
PBB: Netralitas di Ujung Tanduk
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres langsung mengutuk keras insiden tersebut. Beliau menyatakan: “Saya mengutuk keras insiden hari Minggu yang menewaskan seorang penjaga perdamaian Indonesia dari UNIFIL di tengah permusuhan antara Israel dan Hizbullah.”
UNIFIL sendiri menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Misi PBB menyatakan sedang melakukan penyelidikan menyeluruh dan menyerukan semua pihak untuk menghormati keselamatan personel dan properti PBB.
Pertanyaan krusial kini muncul: Apakah UNIFIL masih diakui sebagai pihak netral, atau sudah dianggap bagian dari lanskap konflik? Jika netralitasnya runtuh, pasukan perdamaian berubah dari penengah menjadi target rentan.
Siapa yang Diuntungkan? Realitas Pahit di Balik Bendera Biru
Jika serangan disengaja, pesannya jelas: “Zona ini tidak lagi aman, bahkan untuk PBB.” Jika tidak disengaja, dampaknya tetap sama—meningkatkan ketegangan dan melemahkan legitimasi misi perdamaian. Dalam kedua skenario, yang paling dirugikan adalah pihak netral, termasuk Indonesia yang telah kehilangan tiga putra terbaiknya.
Pasukan penjaga perdamaian sering dianggap berada “di luar konflik”. Fakta di Lebanon Selatan membuktikan sebaliknya: mereka berada di tengah garis api, tanpa kendali penuh atas situasi yang semakin memanas. Netralitas ternyata tidak selalu menjadi pelindung.
Damai yang Semakin Rapuh
Gugurnya tiga prajurit TNI bukan sekadar duka nasional. Ini sinyal kuat bahwa lanskap konflik global telah berubah. Zona damai bisa runtuh kapan saja, dan penjaga perdamaian kini menghadapi risiko yang semakin nyata.
Pertanyaannya bukan lagi “siapa yang salah”, melainkan: Apakah dunia masih benar-benar punya ruang untuk perdamaian?
(*)
