*Konflik Manusia-Gajah di Taman Nasional Way Kambas: Tragedi Berulang di Tengah Krisis Habitat*
Lampung Timur, BP – Kematian tragis Kepala Desa Braja Asri, Darusman (50 tahun), yang tewas diinjak kawanan gajah liar saat menghalau satwa tersebut dari perkebunan warga, menjadi pengingat pahit akan konflik berkepanjangan antara manusia dan gajah Sumatra di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur. Insiden ini bukan yang pertama; sepanjang 2025, konflik serupa berulang terjadi, menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani dan ancaman nyawa bagi warga.
TNWK, seluas sekitar 1.300 km², merupakan benteng utama konservasi gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus), subspesies terancam punah dengan populasi global tersisa sekitar 2.000-2.700 ekor. Di TNWK sendiri, estimasi populasi gajah liar pada 2024-2025 berkisar 160-200 ekor, turun dari 247 ekor pada 2010. Penurunan ini mencerminkan tekanan habitat yang semakin parah.
Akar Masalah: Hilangnya Habitat dan Fragmentasi Koridor
Konflik di Way Kambas bukan semata karena “agresivitas” gajah, melainkan akibat ekspansi manusia yang menggerus ruang jelajah satwa. Gajah Sumatra membutuhkan koridor luas untuk mencari pakan dan air, namun alih fungsi hutan menjadi perkebunan karet, sawit, dan persawahan telah memfragmentasi habitat. Di Provinsi Lampung, periode 2021-2025 mencatat 1.658 kasus konflik satwa-manusia, dengan gajah sebagai pemicu utama, menyebabkan 9 kematian dan 14 luka berat.
Desa Braja Asri, yang berbatasan langsung dengan TNWK, menjadi hotspot konflik. Sepanjang 2025, kawanan gajah (kadang hingga 11-80 ekor) berulang masuk perkebunan, merusak tanaman seluas puluhan hektare. Sungai dangkal yang memisahkan hutan dan permukiman memudahkan gajah menyeberang. Pakar seperti Nazaruddin dari Elephant Rescue Unit menyatakan, “Manusia harus mengalah; kita belum bisa hidup berdampingan sepenuhnya karena habitat gajah terus menyempit.”
Kritik tajam muncul: Meski TNWK dilindungi sejak 1985, degradasi lingkungan akibat pembangunan infrastruktur dan perambahan ilegal terus terjadi. Data Dinas Kehutanan Lampung menunjukkan rata-rata 260 konflik satwa per tahun di provinsi ini, dominan oleh gajah dan harimau.
Upaya Mitigasi: Langkah Parsial yang Belum Optimal
Pemerintah dan Balai TNWK telah melakukan berbagai mitigasi, seperti:Pemasangan GPS collar pada gajah liar sejak 2020 untuk pemantauan pergerakan.
Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan tim penghalau berbasis komunitas.
Pembangunan tanggul sungai dan normalisasi kanal (baru direalisasikan akhir 2025 di Braja Asri).
Patroli dengan gajah jinak dari Elephant Response Unit (ERU).
Program reforestasi dan ekowisata partisipatif untuk memberdayakan warga.
Namun, upaya ini sering bersifat reaktif. Warga Braja Asri kerap mengeluh kurangnya kompensasi cepat atas kerusakan tanaman, sementara penghalauan manual (dengan petasan atau suara) berisiko tinggi, seperti terbukti pada kasus Darusman. Di tingkat nasional, konflik gajah-manusia di 2024-2025 tetap tinggi, dengan puluhan insiden di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Menuju Solusi Berkelanjutan: Kritik dan Rekomendasi
Konflik ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan bentang alam. Konservasi tidak boleh hanya fokus di dalam kawasan lindung, tapi juga di buffer zone. Manusia ekspansi tanpa batas, sementara gajah “dipaksa” bertahan di sisa habitat. Pakar IPB University menyarankan pendekatan integratif: koridor satwa lintas kawasan, kompensasi ekonomi bagi warga terdampak, dan penegakan hukum terhadap perambahan.
Tragedi Darusman seharusnya menjadi titik balik. Pemerintah daerah dan pusat perlu mempercepat roadmap mitigasi, melibatkan akademisi dan NGO untuk strategi berbasis data. Tanpa itu, konflik akan berulang, mengancam nyawa manusia sekaligus mendorong gajah Sumatra menuju kepunahan.Turut berduka cita atas meninggalnya Darusman. Semoga ini mendorong aksi nyata untuk harmoni antara manusia dan alam.
*)
Penulis : Rusmin
Editor : Redaksi
