**Sepatu Sempit, Bukan Jari Kaki yang Dipotong**
Negeri ini lagi-lagi diguncang wacana purba yang dikemas ulang dengan kemasan mengilap: mengembalikan pilkada dari langsung ke tak langsung—dipilih DPRD, bukan rakyat. Alasannya? Selalu sama, seperti lagu dangdut lawas yang diputar berulang-ulang sampai telinga kita berdarah: terlalu mahal, rawan politik uang, terlalu gaduh, dan yang paling klasik—rakyat kita “belum dewasa” untuk demokrasi langsung.
Jadi teringat peribahasa bijak: sepatu sempit, bukan jari kaki yang dipotong. Kalau sepatunya sudah kekecilan sampai menyiksa, ganti saja sepatunya. Jangan malah menggergaji jari kaki rakyat hanya karena elit kita merasa kesempitan berjalan di bawah sinar matahari demokrasi.
Tapi beginilah logika para penguasa kita: sepatu demokrasi langsung yang dipakai sejak 2005 terasa seperti sandal jepit nomor 30 untuk kaki gajah mereka. Alih-alih membeli sepatu baru yang lebih lebar, mereka memilih solusi ekstrem—memotong habis jari kaki 270 juta rakyat Indonesia, supaya muat di sepatu kulit buaya tua yang sudah berjamur.
“Biayanya terlalu besar!” jerit mereka, sambil menghitung triliunan rupiah untuk pilkada langsung. Benar, mahal. Tapi bandingkan dengan biaya korupsi kepala daerah yang jadi boneka partai: kerugian negara yang bisa mencapai ratusan triliun—cukup untuk membangun istana baru di setiap kecamatan, lengkap dengan kolam renang emas dan helipad pribadi. Mana yang lebih boros: pesta demokrasi lima tahun sekali, atau pesta korupsi yang diadakan setiap hari oleh gubernur yang merasa utang nyawa kepada DPRD?
“Rakyat belum dewasa!” kata mereka lagi, dengan nada seperti orang tua yang baru saja bangun dari tidur panjang 32 tahun. Rakyat yang sudah memilih presiden langsung berkali-kali, memilih bupati dan wali kota sejak 2005, tiba-tiba dianggap masih balita yang harus digendong dan disuapi oleh para wakil rakyat—yang sendiri sering bertingkah seperti anak TK rebutan mainan saat rapat komisi. Kalau rakyat belum dewasa, mungkin karena guru-gurunya selama ini adalah politisi yang lebih suka bermain petak umpet di balik tirai oligarki.
“Kurangi politik uang!” teriak mereka paling keras, sambil berpura-pura polos. Ini bagian paling menggelikan, seperti pencuri yang mengeluh maling di rumahnya sendiri. Politik uang memang merajalela di pilkada langsung—tapi kalau kembali ke DPRD, politik uang tidak hilang. Ia hanya bermutasi jadi versi premium: dari serangan fajar di kampung menjadi serangan “amplop tebal berisi dolar” di suite hotel bintang tujuh, saat fraksi-fraksi bermusyawarah sampai subuh sambil menghitung “dukungan moral”. Lebih bersih, lebih wangi, lebih tak terdeteksi—seperti korupsi yang memakai parfum mahal.
Dan yang paling tragis: wacana ini selalu muncul seperti hantu saat elit merasa kursi mereka goyah karena pilihan rakyat yang tak sesuai selera. Begitu rakyat memilih figur independen atau di luar kendali partai, tiba-tiba demokrasi langsung jadi “penyakit nasional” yang harus dioperasi secepatnya. Tapi kalau partai mereka menang telak berkat pilkada langsung, semua diam, senyum lebar, dan bilang “demokrasi kita matang sekali”.
Pilkada langsung memang tidak sempurna—ada gaduh, ada mahar, ada calon yang kualitasnya setara bawang goreng gosong. Tapi itu harga kecil untuk demokrasi yang bernapas bebas. Lebih baik ribut hebat lima tahun sekali daripada diam membisu sepanjang masa di bawah rezim partai yang menguasai segalanya—dari kursi eksekutif sampai remot TV di rumah kita.
Kalau sepatu demokrasi kita terasa sempit, perbaiki sepatunya: perketat pengawasan, potong mahar politik, edukasi pemilih, benahi pendanaan kampanye. Jangan potong jari kaki rakyat hanya karena elit kita alergi berjalan di jalan terang yang dipilih oleh jutaan suara.
Karena sekali jari kaki itu dipotong habis, ia tak akan tumbuh lagi. Kita akan pincang selamanya—dengan sepatu bolong dipakai segelintir orang yang merasa berhak menentukan arah langkah bangsa, sementara rakyat hanya boleh menonton dari pinggir jalan, tanpa hak melangkah.
Rakyat Indonesia sudah terlalu lama belajar berjalan tegak. Jangan paksa kami merangkak lagi hanya karena kalian takut terjatuh di bawah cahaya demokrasi.
*)
Penulis : Redaksi
