**
_Pertanyaannya bukan lagi “mungkinkah dihilangkan?”, tapi “seberapa serius kita mau melawannya?”._
*)
Prilaku korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi (seperti suap, penggelapan, atau manipulasi pajak/peradilan), telah dikenal manusia sejak munculnya peradaban terorganisir dengan sistem pemerintahan dan tulisan.Catatan sejarah menunjukkan bahwa korupsi tercatat paling awal di peradaban Mesopotamia (sekitar 3000–2000 SM, termasuk bangsa Sumeria) dan Mesir Kuno (mulai Dinasti Pertama sekitar 3100–2700 SM). Di Mesopotamia, tablet tanah liat dari kota Ur mencatat kasus pejabat menerima suap (misalnya, 10 shekel perak untuk memenangkan sengketa lahan sekitar 2800 SM), serta penyuapan dan penggelapan oleh pejabat. Kode Hammurabi (sekitar 1750 SM) bahkan sudah mengatur hukuman berat untuk hakim yang menerima suap, seperti hukuman mati, yang menandakan korupsi sudah menjadi masalah umum.
Di Mesir Kuno, sistem perpajakan sejak Dinasti Pertama (sekitar 3000 SM) membuka peluang korupsi, seperti penghindaran pajak, manipulasi oleh pejabat, dan korupsi di pengadilan. Ini dianggap sebagai salah satu jejak awal korupsi sistemik dalam pemerintahan.Korupsi muncul bersamaan dengan pembentukan negara, birokrasi, dan hierarki kekuasaan, karena sifat manusia yang rakus sering memanfaatkan peluang tersebut. Bukti dari peradaban lain seperti Babilonia, Yunani, Roma, dan Cina kuno juga menunjukkan hal serupa, tapi Mesopotamia dan Mesir adalah yang paling awal tercatat berkat sistem tulisan mereka.
Singkatnya, prilaku korup dikenal manusia sejak sekitar 3000 SM, saat peradaban besar pertama di Mesopotamia dan Mesir Kuno mulai membentuk sistem pemerintahan terstruktur. Korupsi bukan fenomena modern, melainkan “teman lama” peradaban manusia.
Hari ini, korupsi tetap menjadi masalah global, merusak ekonomi, melemahkan institusi, dan memperburuk ketidakadilan sosial. Menurut Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 dari Transparency International, rata-rata skor global masih stuck di sekitar 43 dari 100, dengan lebih dari dua pertiga negara di bawah 50—menandakan masalah serius.
Pertanyaan mendasar: Mungkinkah perilaku korup benar-benar dihilangkan dari peradaban manusia?Mengapa Korupsi Begitu Gigih Bertahan? Teori-teori ekonomi dan sosial menjelaskan mengapa korupsi sulit diberantas.
Model principal-agent melihat korupsi sebagai masalah di mana agen (pejabat) menyalahgunakan wewenang karena kurangnya pengawasan dari principal (masyarakat atau atasan). Sementara itu, teori collective action menekankan bahwa di masyarakat di mana korupsi sudah menjadi norma, individu enggan melawan karena takut rugi sendiri—if everyone is corrupt, why should I be honest?Faktor lain termasuk keserakahan manusia (greed), kebutuhan (need), dan struktur institusi yang lemah. Di negara berkembang, korupsi sering kali sistemik karena birokrasi rumit, gaji rendah, dan kurangnya transparansi. Bahkan di masyarakat maju, korupsi muncul dalam bentuk lobbying atau konflik kepentingan. Evolusi sosial juga berperan: korupsi memberikan keuntungan jangka pendek bagi pelakunya, sehingga cenderung bertahan meski merugikan jangka panjang.
Bukti bahwa Korupsi Bisa Dikurangi Drastis. Meski sulit, korupsi bukan tak terkalahkan. Negara-negara Nordik seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia, serta Singapura dan Selandia Baru, secara konsisten menduduki peringkat teratas CPI dengan skor di atas 80. Di sini, korupsi sangat rendah berkat institusi kuat, transparansi tinggi, pendidikan moral sejak dini, dan budaya akuntabilitas. Singapura, misalnya, berhasil transformasi dari negara korup pasca-kemerdekaan menjadi salah satu yang terbersih melalui hukuman tegas dan gaji tinggi bagi pejabat.
Reformasi di Georgia (2003-2008) menunjukkan tax revenue naik dua kali lipat setelah pemberantasan korupsi. Ini membuktikan bahwa dengan political will, transparansi fiskal, dan penegakan hukum independen, korupsi bisa ditekan signifikan.
Kesimpulan: Tidak Bisa Dihilangkan Total, Tapi Bisa Dikendalikan
Secara realistis, korupsi tidak akan pernah hilang sepenuhnya dari peradaban manusia. Ia melekat pada sifat dasar manusia—keserakahan, oportunisme, dan ketidaksempurnaan. Selama ada kekuasaan, hierarki, dan sumber daya terbatas, selalu ada peluang penyalahgunaan. Bahkan di negara “terbersih”, kasus sporadis masih terjadi.
Namun, ini bukan alasan untuk menyerah. Korupsi bisa diminimalisir hingga hampir tak terasa melalui sistem yang kuat: transparansi (open data, audit independen), pendidikan etika, hukuman tegas, partisipasi masyarakat, dan teknologi (seperti e-government). Perubahan budaya—di mana integritas dihargai lebih dari kekayaan cepat—adalah kunci jangka panjang.
Korupsi adalah “teman lama” peradaban, tapi kita bisa menjadikannya musuh yang lemah. Dengan komitmen kolektif, masyarakat bisa hidup lebih adil dan makmur. Pertanyaannya bukan lagi “mungkinkah dihilangkan?”, tapi “seberapa serius kita mau melawannya?”.
*) Rusmin
Editor : Redaksi
