Ada pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar: siapa yang akan memimpin Indonesia menuju 2045?
Pertanyaannya adalah: sistem seperti apa yang akan diwariskan kepada mereka yang memimpin setelah hari ini?
Sebab negara tidak hanya berjalan dengan figur. Negara bergerak melalui sistem, aturan, anggaran, birokrasi, lembaga pengawasan, hukum, serta kualitas manusia yang menjalankannya.
Di situlah perjalanan menuju Indonesia Emas menemukan ujian sesungguhnya.
Indonesia telah memiliki arah pembangunan jangka panjang. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagai pedoman pembangunan nasional selama dua puluh tahun. Undang-undang itu menempatkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, gagasan besar tentang Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur tidak berhenti sebagai kalimat dalam Pembukaan UUD 1945. Ia diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.
Namun, sebuah kompas hanya berguna apabila kapal benar-benar mengikutinya.
Dari GBHN ke RPJPN
Indonesia pernah memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN yang ditetapkan MPR. Dalam sistem ketatanegaraan sebelum perubahan UUD 1945, Presiden merupakan mandataris MPR dan menjalankan GBHN yang ditetapkan MPR.
Perubahan konstitusi setelah Reformasi mengubah konstruksi tersebut. Presiden dan Wakil Presiden kemudian dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan MPR tidak lagi memiliki kewenangan menetapkan GBHN.
MPR sendiri menjelaskan bahwa perubahan UUD 1945 memperkuat sistem presidensial dan menghapus kewenangan MPR membuat GBHN karena Presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR.
Perdebatan mengenai perlunya kembali menghadirkan semacam haluan negara pun tidak pernah benar-benar hilang.
Tetapi Indonesia kini memiliki instrumen berbeda.
UU Nomor 59 Tahun 2024 menjadi dasar RPJPN 2025–2045. Di bawahnya, RPJMN 2025–2029 ditetapkan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 sebagai penjabaran visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024, sekaligus disusun berdasarkan RPJPN.
Artinya, Indonesia sebenarnya tidak sedang berlayar tanpa peta.
Peta itu ada.
Pertanyaannya: siapa yang memegang kemudi, siapa yang membaca peta, dan siapa yang memastikan kapal tidak keluar jalur?
Mereka yang paling memahami sistem
Dalam setiap negara modern, selalu ada kelompok manusia yang memahami cara kerja sistem jauh lebih dalam dibanding masyarakat kebanyakan.
Mereka tahu bagaimana regulasi dibuat.
Mereka memahami prosedur penganggaran.
Mereka mengetahui rantai birokrasi.
Mereka memahami mekanisme perizinan.
Mereka tahu di mana sebuah keputusan harus berhenti, diteruskan, diperiksa, atau disetujui.
Pengetahuan itu sendiri bukan persoalan.
Justru negara membutuhkan aparatur dan profesional yang menguasai sistem.
Masalah muncul apabila pengetahuan tentang sistem berubah menjadi kemampuan memanfaatkan kelemahan sistem untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Di titik itulah tata kelola negara diuji.
Sebuah aturan bisa terlihat sempurna di atas kertas, tetapi implementasinya dapat berbeda apabila terdapat konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, atau ruang diskresi yang tidak dikendalikan.
Karena itu, persoalan Indonesia menuju 2045 bukan semata-mata membuat lebih banyak aturan.
Yang lebih penting adalah memastikan aturan dapat bekerja secara adil kepada semua orang.
Yang kuat tidak boleh memiliki jalan khusus.
Yang dekat dengan kekuasaan tidak boleh memperoleh karpet merah.
Yang memahami celah administrasi tidak boleh mengubah celah tersebut menjadi pintu belakang.
Dan rakyat tidak boleh menjadi pihak terakhir yang mengetahui bagaimana keputusan publik dibuat.
Kompasnya sudah ada
RPJPN 2025–2045 menetapkan arah yang cukup jelas. Pemerintah menyebut lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045: pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di tingkat internasional; meningkatnya daya saing sumber daya manusia; serta menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.
Bappenas juga menyebut RPJPN 2025–2045 sebagai panduan utama pembangunan selama dua puluh tahun, dengan delapan agenda pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan.
Ini penting.
Sebab visi tanpa indikator hanya akan menjadi slogan.
Sebaliknya, indikator tanpa integritas hanya dapat berubah menjadi angka-angka yang indah di laporan, tetapi belum tentu dirasakan masyarakat.
Indonesia membutuhkan keduanya: target yang terukur dan tata kelola yang dapat dipercaya.
Kedaulatan bukan hanya soal wilayah
Kedaulatan sering dibayangkan sebagai kemampuan negara menjaga batas wilayah, pertahanan, sumber daya alam, dan kepentingan nasional.
Padahal ada bentuk kedaulatan lain yang tak kalah penting: kedaulatan atas sistem pemerintahan sendiri.
Negara berdaulat apabila kebijakan publik ditentukan untuk kepentingan rakyat dan berdasarkan hukum, bukan dikendalikan oleh kepentingan tersembunyi.
Negara adil apabila kesempatan tidak ditentukan oleh kedekatan.
Negara makmur apabila pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada statistik, tetapi diterjemahkan menjadi pekerjaan layak, pendidikan bermutu, kesehatan, daya beli, keamanan sosial, serta kesempatan hidup yang lebih baik.
Karena itu, Indonesia Emas tidak boleh hanya dipahami sebagai proyek ekonomi.
Ia harus menjadi proyek peradaban.
Membuat sistem sulit dibajak
Optimisme terhadap Indonesia 2045 tidak harus berarti menutup mata terhadap kelemahan hari ini.
Justru optimisme yang sehat lahir dari keberanian mengakui persoalan dan memperbaikinya.
Mereka yang paling menguasai sistem seharusnya menjadi penjaga sistem, bukan pemburu celah.
Birokrasi harus dibangun agar pengetahuan teknis menjadi kekuatan negara.
Digitalisasi harus membuat proses lebih mudah dilacak, bukan sekadar memindahkan birokrasi manual ke layar komputer.
Pengadaan publik harus semakin transparan.
Pengawasan harus mampu bekerja sebelum persoalan menjadi skandal.
Data pemerintah harus semakin terbuka sepanjang tidak menyangkut informasi yang memang dilindungi hukum.
Dan masyarakat harus memiliki ruang untuk mengawasi.
Di sinilah semangat kemerdekaan menemukan bentuk modernnya.
Bukan sekadar bebas dari penjajahan.
Tetapi bebas dari tata kelola yang membuat rakyat selalu menjadi pihak yang paling lemah di hadapan sistem.
Menuju 2045
Indonesia mempunyai waktu kurang dari dua dekade menuju 2045.
Waktu itu panjang untuk sebuah pemerintahan, tetapi pendek untuk sebuah bangsa.
Karena itu, pergantian pemerintahan tidak boleh berarti pergantian arah pembangunan secara liar.
RPJPN 2025–2045 memang telah menyediakan kerangka jangka panjang. Bahkan pemerintah menempatkannya sebagai panduan pembangunan yang harus menjaga konsistensi perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan mekanisme perubahan.
Inilah yang dapat menjadi kompas baru.
Bukan GBHN dalam pengertian konstitusional masa lalu.
Melainkan sebuah konsensus pembangunan jangka panjang yang memiliki dasar hukum, indikator, mekanisme evaluasi, serta dapat diawasi publik.
Pada akhirnya, Indonesia Emas bukan hanya tentang bagaimana besar ekonomi Indonesia pada 2045.
Bukan pula sekadar tentang seberapa tinggi gedung pencakar langit berdiri atau seberapa canggih teknologi yang digunakan.
Ukuran terpentingnya mungkin jauh lebih sederhana:
Apakah hukum bekerja untuk semua?
Apakah negara dapat diawasi?
Apakah kekuasaan dapat dikendalikan?
Apakah orang yang memahami sistem memilih menjaga sistem, bukan mengeksploitasinya?
Dan yang paling penting:
Apakah rakyat benar-benar merasakan bahwa negara ini milik mereka?
Jika jawabannya ya, maka cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan lagi sekadar kalimat yang diwariskan dari masa lalu.
Ia menjadi kenyataan yang sedang dibangun.
Pelan.
Bertahap.
Tetapi pasti.
Sebab Indonesia Emas tidak akan lahir hanya karena kalender menunjuk tahun 2045.
Ia lahir dari sistem yang sejak hari ini dibangun untuk tahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, adil bagi rakyat, dan cukup kuat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.
*Catatan Etika/Legal:
Naskah ini merupakan feature analitis bernuansa optimistis, bukan berita straight news. Frasa mengenai “mereka yang paling menguasai sistem” digunakan sebagai refleksi atas risiko penyalahgunaan celah tata kelola secara umum, bukan tuduhan terhadap individu, kelompok, lembaga, atau pejabat tertentu. Tidak terdapat atribusi tuduhan pidana tanpa bukti atau putusan hukum.
Penulis : Redaksi
