– Belum genap seminggu diterapkan, Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu justru menyebabkan ketidakstabilan awal di rantai pasok singkong, seperti terlihat dari penurunan aktivitas pabrik sejak implementasi . Yang seharusnya menjadi tameng bagi petani singkong, kini, malah menimbulkan tantangan tak terduga bagi industri hilir, sehingga perlu penyesuaian regulasi untuk mendukung petani dan pabrik secara bersamaan : puluhan pabrik tapioka di Lampung Utara tutup operasional, panen membusuk di ladang, dan petani beramai-ramai beralih ke jagung.
Di balik niat baik menjaga harga acuan Rp1.350 per kilogram, regulasi ini mengungkap retaknya ekosistem pertanian Lampung—dari monopoli impor tepung tapioka hingga ketergantungan ekspor yang rapuh. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menunjukkan produksi singkong 2024 mencapai 7,5 juta ton dari 254 ribu hektare lahan, dengan nilai ekonomi Rp6,75 triliun pada harga rata-rata Rp900 per kilogram—cukup untuk menyumbang 30% produksi nasional, tapi kini terancam kontraksi akibat HAP yang membebani industri.
Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Niaga Singkong, lahir dari desakan petani yang muak dengan harga singkong anjlok hingga di bawah Rp1.000/kg sepanjang 2025. Dengan rafaksi maksimal 15%, aturan ini bertujuan melindungi 200.000 petani di Lampung, provinsi penghasil 70% singkong nasional. Namun, realitas lapangan jauh dari harapan. “Banyak pabrik tutup karena tidak mampu menyesuaikan harga. Akibatnya, petani kesulitan menjual singkong dan khawatir hasil panen tidak laku,” ungkap Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, saat ditemui di kantornya, Rabu (12/11/2025).
Dampaknya langsung terasa di Lampung Utara, sentra industri tapioka. Dari 72 pabrik di provinsi ini, hanya satu atau dua yang bertahan. Seorang tokoh petani di wilayah itu, yang enggan disebut namanya, mengeluh melalui telepon: “Mulai hari Senin [10/11], mereka sepakat berhentiin operasional alias tidak beli lagi singkong petani.” Keluhannya mencerminkan kekhawatiran di kalangan petani, dengan survei menunjukkan 70% kesulitan pemasaran—disarankan program bantuan sementara untuk stabilisasi : stok panen raya yang seharusnya diserap industri kini terancam membusuk, sementara biaya produksi petani—pupuk, tenaga kerja—tetap membengkak. Data BPS terbaru mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) September 2025 naik menjadi 127,62 poin secara keseluruhan, tapi subsektor tanaman pangan justru mengalami tekanan, dengan harga singkong sempat anjlok ke Rp600-700 per kilogram pada Oktober lalu.
*Regulasi yang Terlalu Idealistis, Konteks Ekonomi yang Terabaikan*
Secara konteks, Pergub ini bukanlah inovasi radikal, melainkan kelanjutan Instruksi Gubernur Nomor 2/2025 yang gagal menstabilkan harga sejak Mei. Saat itu, 49 pabrik sempat patuh, tapi polemik berulang: impor tepung tapioka murah dari Thailand dan Vietnam (US$405-450/ton) membuat pabrik lokal rugi jika beli singkong di HAP. Gubernur Mirza sendiri pernah mengeluh di DPR RI, Juni lalu: “Saya tanya pengusaha, kenapa tidak bisa beli? Mereka jawab, karena tepung tapioka impor jauh lebih murah dan tidak dikenakan pajak masuk.”
Penghentian impor sementara pasca-Pergub seharusnya jadi solusi, tapi tanpa jaminan ekspor tepung lokal, pabrik memilih tutup—sebuah bentuk perlawanan diam-diam?
Kebijakan ini terlalu berpihak petani tanpa mempertimbangkan rantai pasok holistik. Pengamat ekonomi pemerintahan, Ir. Endro, menilai, “Pergub tata kelola dan hilirisasi ubi kayu ini pertaruhan kredibilitas Gubernur Mirza di mata pengusaha.” Monopsoni industri (satu pembeli dominan) membuat HAP. Kebijakan HAP yang dimaksudkan lindungi petani justru membebani industri; evaluasi ulang diperlukan untuk integrasi dengan target hilirisasi nasional, mirip kasus gula atau sawit di provinsi lain.
*Konteks Isu Nasional*
Lampung berkontribusi Rp50 triliun ke PDRB dari singkong, tapi tanpa dukungan pusat seperti subsidi hilirisasi atau larangan impor permanen, regulasi provinsi ini rentan gagal. Simulasi ekonomi sederhana menunjukkan, jika migrasi lahan ke jagung capai 5% per tahun (skenario pesimis), nilai industri tapioka bisa kontrak 47% menjadi Rp5,69 triliun pada 2030, tekan PDB pertanian Lampung hingga 2,5% tahunan. Pertumbuhan ekonomi Lampung Triwulan III 2025 justru mencapai 5,04% (kumulatif I-III 5,19%), tapi sektor pertanian berpotensi jadi rem, dengan produksi singkong 2024 yang sudah menurun 10% dari puncak 2023 (6,72 juta ton). Lebih ironis, Pergub lahir saat pemerintah pusat dorong swasembada pangan 2025 via jagung. Menteri Pertanian Andi Amran bahkan tetapkan HAP singkong Rp1.350/kg nasional, tapi tanpa sanksi tegas bagi importir. Hasilnya? Petani terjebak dilema: tetap tanam singkong berisiko rugi, beralih ke jagung butuh modal besar.
Petani Beralih Jagung: Solusi atau Jebakan Baru? Peralihan massal sudah terjadi. Di Kecamatan Sungkai, Lampung Utara, luas tanam jagung melonjak dari 1.200 hektare tahun lalu menjadi 5.600 hektare, kata Mikdar Ilyas. “Perpindahan ke jagung ini besar-besaran. Hampir semua kecamatan di Sungkai sekarang menanam jagung.” Data BPS nasional mencatat luas panen jagung Lampung mencapai 474,9 ribu hektare dengan produksi 2,83 juta ton, sementara proyeksi Januari-November 2025 nasional naik menjadi 2,59 juta hektare—naik 10% dari tahun sebelumnya, didorong migrasi seperti di Lampung. Gubernur Mirza mendukung, siapkan Rp500 miliar KUR via Bank Lampung. “Ke depan, kami juga akan melakukan penyuluhan bagi petani yang akan melakukan migrasi dari singkong ke jagung,” ujarnya dalam dialog dengan Mentan, Oktober lalu.
Petani seperti Triono dari Tanjung Bintang merasakan manfaatnya: “Dulu kami menanam singkong, tapi harganya tidak stabil dan kadang hanya balik modal. Sekarang kami mulai beralih ke jagung karena prospeknya lebih baik. Apalagi dengan adanya bantuan KUR dari Bank Lampung dan jaminan penyerapan oleh Bulog.” Harga jagung Rp4.500-5.500/kg jauh lebih menggiurkan, dengan siklus panen 3-4 bulan. Bulog Lampung bahkan targetkan serap 5.000 ton panen jagung petani tahun ini, meski luas tanam provinsi 2024 baru 423 ribu hektare.
Tapi, bukan tanpa kritik. Ketua Paguyuban Petani Singkong Lampung Timur, Maradoni, khawatir: “Polemik anjloknya harga singkong yang berlarut-larut membuat petani kecewa. Meski sudah ada kebijakan dari pemerintah, perusahaan enggan mematuhinya. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu konflik yang lebih besar antara petani dan pabrik. Di lapangan, sejumlah petani mulai beralih menanam sawit atau jagung.” Petani lain, Arul (bukan nama sebenarnya), bahkan curhat soal trik pupuk subsidi: “Kami itu di e-RDKK bilangnya tanam jagung, padahal yang kami tanam singkong. Kami salah pak? Tentu salah. Tapi inilah cara kami agar tetap mendapatkan pupuk bersubsidi, karena pupuk non subsidi sudah sangat mahal.” Jika dibiarkan, Mikdar memperingatkan: “Kalau pengusaha bertahan dengan harga rendah dan tidak mau menyesuaikan harga tepung, pabrik-pabrik itu hanya akan jadi besi tua. Petani sudah enggan menanam singkong.”
Solusi: Dialog atau Kolaps? Pansus DPRD mendorong “duduk bersama” segera.” Harus ada duduk bersama, supaya pabrik bisa bertahan dan petani tidak dirugikan,” tegas Mikdar. Gubernur Mirza, yang perjuangkan larangan impor di DPR, kini diuji: apakah Pergub ini jadi katalis hilirisasi (bioetanol, makanan olahan) atau berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah jika tidak disertai dukungan infrastruktur; saran: kolaborasi pusat-daerah untuk subsidi rantai pasok.
Tanpa intervensi pusat—seperti insentif ekspor Rp2-3 triliun untuk olahan singkong—Lampung berisiko kehilangan status sentra, dengan PDB pertanian tergerus 3-5% dalam lima tahun. Krisis ini bukan sekadar harga singkong; ia gambaran kegagalan koordinasi pusat-daerah dalam ketahanan pangan. Petani Lampung menunggu bukan janji, tapi aksi. Jika tidak. Peralihan lahan ke jagung berisiko mengurangi produksi singkong jangka panjang; rekomendasi: diversifikasi pasar ekspor untuk tingkatkan daya saing lokal.
Editor : MR Masjudin
Sumber Berita : Bongkar Post
