Jakarta, BP – Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menangani bencana banjir bandang dan longsor besar di Pulau Sumatera tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan internasional.
Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (15/12/2025) dan kembali ditekankan dalam berbagai kesempatan hingga Selasa (16/12/2025).
Menurut laporan dari berbagai media nasional, termasuk tvOne, Presiden Prabowo mengatakan bahwa meskipun banyak tawaran bantuan dari negara sahabat yang berdatangan pasca-bencana, pemerintah Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mengatasi situasi ini secara mandiri.”Kita menghargai tawaran bantuan dari berbagai pihak internasional, tetapi Indonesia mampu mengatasi bencana ini dengan kekuatan sendiri,” kata Presiden Prabowo, sebagaimana dikutip dalam siaran berita tvOne pada 16 Desember 2025.
Bencana yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 ini telah menyebabkan lebih dari 1.000 korban jiwa, lebih dari 3,2 juta warga terdampak, serta kerusakan infrastruktur yang luas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan biaya rekonstruksi dan rehabilitasi mencapai Rp51,82 triliun.
Pemerintah telah mengerahkan seluruh aparatur negara, termasuk TNI, Polri, serta relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan untuk proses evakuasi, pencarian korban, dan distribusi bantuan logistik. Presiden juga memerintahkan percepatan inventarisasi kerusakan dan penghentian sementara operasi perusahaan yang diduga melanggar izin lingkungan di wilayah rawan bencana.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa potensi hujan ekstrem masih berlangsung hingga akhir Desember 2025 di beberapa wilayah Sumatera, sehingga kewaspadaan terhadap banjir susulan tetap diperlukan.
Pernyataan Presiden Prabowo ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, yang menilai sikap mandiri tersebut mencerminkan kesiapan nasional dalam menghadapi tantangan bencana alam yang semakin sering akibat perubahan iklim.
Korban Banjir dan Longsor di Aceh Butuh Rumah Layak Huni serta Air Bersih
Sementara di Bireuen Aceh,para pengungsi korban banjir bandang dan tanah longsor, menyatakan kebutuhan mendesak akan hunian layak serta pasokan air bersih yang memadai. Keluhan ini mencerminkan kondisi pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sejak akhir November 2025.Bencana banjir bandang dan longsor yang juga menimpa Sumatera Utara serta Sumatera Barat telah menyebabkan kerusakan luas. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pertengahan Desember 2025, lebih dari 37.000 rumah di Aceh rusak, dengan banyak di antaranya tertimbun lumpur tebal dan tidak lagi layak huni. Pakar dari BRIN menyatakan bahwa endapan lumpur yang mengeras membuat pemulihan permukiman sulit, sehingga relokasi menjadi opsi prioritas di zona rawan.
Di lokasi pengungsian, akses air bersih menjadi masalah utama karena sumur dan sumber air tercemar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mendistribusikan instalasi air bersih, sanitasi portabel, serta tangki air ke sejumlah kabupaten terdampak, termasuk Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, dan Gayo Lues. Bantuan serupa juga datang dari organisasi seperti PDI Perjuangan Aceh, Palang Merah Indonesia (PMI), serta relawan lainnya.
Pemerintah Aceh memperpanjang status tanggap darurat hingga akhir Desember 2025 untuk mempercepat penanganan. Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung secara berkala posko pengungsian di beberapa lokasi, termasuk Bireuen, dan memastikan fokus pada pemulihan dengan prinsip “build back better”.
Sejumlah kalangan dan aktivis merekomendasikan penetapan status bencana nasional untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Hingga kini, ratusan ribu warga masih mengungsi di tenda sementara. Penanganan terus berlangsung dengan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, serta relawan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban.
*)
Penulis : Rusmin
Editor : Redaksi
