Apakah anggaran negara senilai Rp 37,8 miliar untuk irigasi petani justru menjadi ladang korupsi?
Di sebuah desa kecil di Lampung Selatan, batu-batu bekas yang seharusnya dibuang malah dipasang kembali, memicu amarah masyarakat dan ancaman laporan hingga tingkat gubernur. Insiden ini mengungkap potensi pemborosan di tengah krisis infrastruktur pertanian nasional.
Lampung Selatan, BP – Proyek rehabilitasi jaringan irigasi yang dibiayai APBN tahun anggaran 2025 senilai Rp 37,8 miliar di Kabupaten Lampung Selatan menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan material bekas yang tidak sesuai spesifikasi. Insiden ini terungkap saat Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Widodo, melakukan inspeksi mendadak di Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan, pada 25 November 2025. Widodo, yang berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan duduk di Komisi II, merespons laporan masyarakat yang merupakan konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) III.
Dalam peninjauan tersebut, Widodo menemukan penggunaan batu-batu bekas yang masih menempel semen untuk pembangunan talud (dinding penahan tanah). Kondisi ini memicu protes dari warga setempat, termasuk petani yang menggantungkan hidup pada sistem irigasi. “Dengan anggaran besar seperti ini, mutu bangunan harus bagus dan bermanfaat untuk para petani Desa Taman Baru, Kelau, dan desa lainnya,” ujar Widodo saat di lokasi. Ia menekankan bahwa setiap proyek harus mematuhi spesifikasi teknis, termasuk pemilihan material berkualitas, karena penggunaan batu bekas berpotensi mengurangi daya tahan struktur dan menyebabkan kerusakan dini.
Salah seorang pekerja proyek, Yanto, mengonfirmasi bahwa pekerjaan di titik tersebut baru berlangsung empat hari, sementara di lokasi atas sekitar satu minggu, dengan panjang pengerjaan sekitar 500 meter. Saat ditanya Widodo, pekerja mengakui penggunaan material bekas atas arahan mandor. Widodo kemudian meminta perbaikan segera dan berencana mengirim surat resmi ke kepala proyek, bahkan hingga Gubernur Lampung jika diperlukan.
Proyek ini, bernama “Rehabilitasi Jaringan Utama D.I (Paket I)”, dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS). Kontrak bernomor 05/HK0201/Bbws2.d2/IX/2025 ditandatangani pada 19 September 2025, dengan penyedia jasa PT Brantas Abipraya (Persero) dan konsultan supervisi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Lokasi mencakup enam kabupaten dengan 26 titik, waktu pelaksanaan 101 hari kalender, dan nilai kontrak Rp 37.802.222.644,39 (termasuk PPN 11%).
Pada konteks nasional ini bagian dari Program Ketahanan Pangan. Proyek ini merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 14 provinsi prioritas, termasuk Lampung. Tujuannya mendukung visi “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, dengan fokus pada rehabilitasi daerah irigasi (DI) dan daerah irigasi rakyat (DIR). Di Lampung, proyek ini menjangkau luas layanan hingga 10.795 hektar di kabupaten-kabupaten seperti Lampung Timur, Lampung Tengah, Mesuji, dan Tulang Bawang.
PT Brantas Abipraya, sebagai kontraktor utama, menyatakan komitmennya untuk membangun infrastruktur berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan petani, termasuk normalisasi saluran, rehabilitasi bangunan, dan pemasangan pintu air.Secara historis, BBWSMS telah menangani berbagai proyek irigasi di Lampung, tetapi tidak lepas dari kontroversi. Pada 2024, Kejaksaan Tinggi Lampung meningkatkan status dugaan korupsi proyek irigasi gantung di Desa Bandar Anom, Mesuji, ke tahap penyidikan, dengan potensi kerugian negara Rp 14,3 miliar dari anggaran Rp 97 miliar. Kasus serupa juga muncul di proyek lain, seperti dugaan penyimpangan di IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project) pada 2022.
PT Brantas Abipraya, sebagai kontraktor utama, menyatakan komitmennya untuk membangun infrastruktur berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan petani, termasuk normalisasi saluran, rehabilitasi bangunan, dan pemasangan pintu air.Secara historis, BBWSMS telah menangani berbagai proyek irigasi di Lampung, tetapi tidak lepas dari kontroversi. Pada 2024, Kejaksaan Tinggi Lampung meningkatkan status dugaan korupsi proyek irigasi gantung di Desa Bandar Anom, Mesuji, ke tahap penyidikan, dengan potensi kerugian negara Rp 14,3 miliar dari anggaran Rp 97 miliar. Kasus serupa juga muncul di proyek lain, seperti dugaan penyimpangan di IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project) pada 2022.
Tren ini menunjukkan tantangan pengawasan di sektor infrastruktur air, di mana Lampung sebagai provinsi agraris bergantung pada irigasi untuk mendukung produksi padi dan tanaman lain yang mencapai ribuan hektar per tahun.
Analisis Risiko Kualitas dan Dampak Ekonomi. Dugaan penggunaan material bekas, seperti batu bersemen lama, berpotensi melanggar standar teknis yang ditetapkan dalam kontrak, seperti ketentuan SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk bahan bangunan. Analisis sederhana menunjukkan bahwa material bekas bisa mengurangi umur pakai talud hingga 50% dibandingkan material baru, menyebabkan banjir atau kekeringan lebih cepat di lahan pertanian. Bagi petani di Desa Taman Baru dan sekitarnya, ini berarti hilangnya akses air irigasi yang stabil, yang dapat menurunkan hasil panen hingga 20-30% berdasarkan data Kementerian Pertanian untuk wilayah serupa.
Dari perspektif anggaran, proyek senilai Rp 37,8 miliar ini bagian dari alokasi APBN yang lebih besar untuk infrastruktur, di mana penyimpangan bisa menjadi pemborosan. Transparency International Indonesia dalam laporannya tentang fenomena korupsi menyoroti bahwa sektor infrastruktur rentan terhadap praktik seperti pemotongan spesifikasi material untuk menghemat biaya, yang pada akhirnya merugikan negara. Namun, tanpa audit independen, dugaan ini tetap spekulatif.
Minimnya Pengawasan dan Respons. Terutama minimnya pengawasan dari BBWSMS dan konsultan supervisi. Warga setempat menyatakan kekecewaan, “Mutunya jelas tidak terjamin, kami minta perbaikan jangan pakai material bekas.” Insiden serupa baru-baru ini dilaporkan di proyek irigasi Way Merah dan Tirta Sinta di Lampung Utara, di mana dugaan minim pengawasan menyebabkan pekerjaan “asal jadi” pada 21 November 2025. Hal ini menunjukkan pola sistemik di Lampung, di mana proyek nasional sering kali kurang melibatkan masyarakat lokal dalam monitoring.
PT Brantas Abipraya belum memberikan tanggapan spesifik terhadap dugaan ini hingga kini. Namun, dalam pernyataan umum mereka, perusahaan menekankan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan komitmen pada standar berkualitas untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Kritikus berpendapat bahwa tanpa transparansi, seperti laporan progres rutin atau audit publik, proyek semacam ini rentan disalahgunakan. Widodo inisiatif untuk melaporkan ke gubernur bisa mendorong investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan, mengingat riwayat kasus di BBWSMS.
Meski dugaan ini serius, penting dicatat bahwa proyek baru berjalan sebulan lebih, dan belum ada bukti konklusif korupsi. Pihak BBWSMS dan PT Brantas Abipraya memiliki kesempatan untuk klarifikasi, sementara peran DPRD seperti Widodo menunjukkan fungsi pengawasan legislatif yang aktif. Di tengah target nasional untuk meningkatkan luas irigasi hingga 11.801 hektar di empat provinsi, termasuk Lampung, keberhasilan proyek ini krusial untuk ketahanan pangan.
Masyarakat diharapkan terus memantau, sementara pemerintah pusat bisa memperkuat mekanisme pengaduan untuk mencegah penyimpangan serupa di masa depan.
*)
Penulis : Herman
Editor : MR Masjudin
Sumber Berita : Bongkar Post
