Golkar Lampung Tengah: Kepentingan Kader Terabaikan, Potensi Konflik di Balik Penunjukan Plt
**
Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Lampung Tengah menjadi isu krusial yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di tengah dinamika politik internal yang kian intens menjelang Musyawarah Daerah (Musda) partai, langkah struktural semacam ini berpotensi menimbulkan gesekan serius — bukan hanya antara elit partai, tetapi di akar organisasi kader Golkar di tingkat basis.
Dalam pernyataannya, Mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, mengingatkan bahwa kebijakan penunjukan Plt Ketua Golkar Lampung Tengah rawan menimbulkan konflik internal yang seharusnya bisa dihindari.
“Saya minta Musa Ahmad diberi kesempatan dan kepercayaan untuk maju kembali sebagai Ketua DPD Partai Golkar Lampung Tengah dalam Musda. Jangan justru langkahnya dijegal dengan penunjukan Plt,” tegas Alzier.
Data dan Fakta: Kinerja dan Basis Suara
Alzier tidak sekadar berargumen secara retoris. Ia merujuk pada capaian elektoral konkret yang menunjukkan perbaikan performa Golkar di kabupaten itu. Di bawah kepemimpinan **Musa Ahmad**, Golkar Lampung Tengah berhasil meningkatkan perolehan kursi DPRD dari 9 kursi pada Pileg 2019 menjadi 13 kursi pada Pileg 2024.
Ini bukan angka kosong — tapi indikator penguatan basis politik yang tumbuh lewat konsolidasi kader. Nilai-nilai lokal dan hubungan antarstruktur partai di tingkat desa dan kecamatan tidak bisa begitu saja diabaikan oleh kebijakan administratif dari atas.
Mengapa Penunjukan Plt Rentan Konflik?
Penunjukan Plt, pada dasarnya, ditujukan untuk menjaga kesinambungan organisasi ketika posisi ketua definitif kosong. Namun konteks politik Lampung Tengah berbeda. Musda bukan hanya ritual lima tahunan partai, tetapi arena kompetisi internal yang menentukan arah politik lokal lima tahun ke depan.
Banyak pihak, termasuk pengamat politik, menilai bahwa penunjukan Plt tanpa proses yang dianggap adil berpotensi mencederai asas demokrasi internal partai. Dalam kasus serupa di daerah lain, seperti Sulawesi Selatan, langkah penunjukan Plt justru dipandang perlu memastikan netralitas proses Musda — bukan menggantikan hak kader yang telah teruji.
Dalam konteks Lampung Tengah, tuduhan bahwa penunjukan Plt berpotensi “menjegalkan” peluang kader berprestasi seperti Musa Ahmad berakar dari kekhawatiran bahwa keputusan ini bisa dipersepsikan sebagai intervensi yang memotong proses demokrasi internal.
Dampak pada Kader dan Elektabilitas Partai
Kebijakan struktural yang tampak teknis ini berimplikasi nyata terhadap kohesi kader di tingkat akar rumput. Ketika figur dengan catatan elektoral kuat didorong ke pinggir, iklim partai menjadi rentan — bukan hanya konflik suara di forum Musda, tetapi juga potensi kekecewaan kader yang melihat kerja keras politis mereka kurang dihargai.
Golkar Lampung pernah menyaksikan dinamika kandidat yang melonjak ketat jelang Musda Provinsi. Figur-figur seperti Alzier Dianis sendiri, Aprozi Alam, Hanan A. Rozak, Rycko Menoza dan lainnya telah mengisi bursa calon ketua DPD I Golkar Lampung dalam beberapa gelaran Musda sebelumnya — mencerminkan kompetisi internal yang dinamis.
Kepentingan Publik di Atas Kepentingan Internal
Kepentingan publik dalam politik lokal bukan sekadar perolehan kursi partai atau kemenangan Pilkada. Ketika internal partai tidak dikelola secara transparan dan demokratis, dampaknya akan merembet ke pelayanan publik. Partai yang solid secara internal umumnya lebih mampu menempatkan calon yang kompeten pada porsi pemerintahan yang langsung berdampak pada rakyat.
Maka wajar bila suara kritis seperti yang disampaikan Alzier mendapat perhatian lebih. Aspirasinya bukan sekadar mempertahankan figur tertentu, tetapi mengajak Golkar untuk kembali pada prinsip demokrasi internal, keterbukaan dan penghormatan terhadap kader yang telah bekerja keras.
Ketika dasar-dasar prosedural itu diabaikan demi keputusan administratif sepihak, bukan saja terjadi ketegangan internal, tetapi juga ada risiko mengikis kepercayaan publik terhadap proses politik yang sehat.
Penutup:
Saat partai politik berbicara tentang regenerasi dan demokrasi internal, langkah strategis yang diambil harus menjunjung tinggi asas keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap kerja kader. Penunjukan Plt akan lebih relevan jika digunakan sebagai instrumen pelindung proses demokrasi — bukan sebagai alat yang justru menutup peluang kader berprestasi.
Dalam konteks Golkar Lampung Tengah, suara kritis seperti yang dilontarkan Alzier bukan hanya soal internal partai, tetapi peringatan kepada seluruh partai politik: jangan biarkan prosedur administratif menggantikan hak politik kader dan justifikasi demokratik. Public scrutiny matters.
(*)
Editor : Redaksi
